Pemerintahan Myanmar di bawah kendali kepemimpinan pangliman militer, Jenderal Ming Aung Hlang kini mulai lumpuh setelah para pegawai pemerintahan turut andil dalam gerakan pembangkangan sipil untuk menggaungkan demokrasi di negara itu.
Seperti dilansir AFP, Jumat (26/2/2021) selain tenaga kesehatan, sejumlah pegawai di lingkungan pemerintahan juga absen dari pekerjaan mereka. Aksi mogok kerja ini membuat birokrasi pemerintahan goyah.
Tanpa pegawai pemerintahan, militer tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, melakukan tes COVID-19 atau sekedar menjalankan pemerintahan.
Berdasarkan laporan media lokal, seluruh pekerja, sopir dan administrator juga dipecat karena ketidakhadiran mereka.
Bank Ekonomi Myanmar (MEB), yang mendistribusikan gaji dan pensiun pemerintah, tertatih-tatih akibat mogok massal. Meski begitu, media pemerintah membantah dan mengatakan "rumor itu tak berdasar" dan kompensasi tidak akan diberikan.
Sebuah survey Crowdsourced menemukan, pegawai dari 24 Kementerian turut terlibat dalam aksi mogok kerja itu. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri ikut melakukan pemogokan.
Untuk mengamankan roda pemerintahannya, Jenderal Min Aung Hlaing mengisyaratkan pemberian hadiah uang tunai bagi dokter, guru dan pekerja yang kembali bekerja.
Selain itu, setiap hari media resmi melakukan pemanggilan kepada para PNS untuk kembali bekerja atau diancam menghadapi tindakan hukum.
Simak Video: Aksi Demo di Myanmar Makin Besar, Militer Bersiaga
