Dokter-dokter Korea Selatan Ancam Mogok Kerja Gegara RUU Medis

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 17:31 WIB
Ribuan dokter muda di Korea Selatan gelar aksi unjuk rasa. Aksi itu digelar sebagai protes atas rencana pemerintah untuk tingkatkan jumlah mahasiswa kedokteran.
Ilustrasi -- Aksi mogok kerja dokter Korsel tahun lalu (dok. AP Photo/Ahn Young-joon)
Seoul -

Para dokter di Korea Selatan (Korsel) mengancam akan mogok kerja demi memprotes rancangan undang-undang (RUU) yang akan melucuti izin dokter jika dijatuhi hukuman pidana. Aksi ini berpotensi mengganggu vaksinasi virus Corona (COVID-19) di Korsel yang akan dimulai pekan ini.

Seperti dilansir AFP, Senin (22/2/2021), para tenaga kesehatan Korsel dijadwalkan menerima suntikan dosis pertama vaksin Corona buatan AstraZeneca dan Pfizer-BioNTech pada Jumat (26/2) mendatang. Otoritas Korsel menargetkan untuk memvaksinasi 10 juta warganya yang berisiko tinggi tertular Corona hingga Juli mendatang. Target utama Korsel adalah mencapai herd immunity pada November tahun ini.

Pada akhir pekan lalu, Asosiasi Medis Korea (KMA) -- asosiasi dokter terbesar di Korsel -- menyatakan para dokter akan mogok kerja jika parlemen Korsel meloloskan RUU yang mengatur pencabutan izin dokter jika dijatuhi hukuman penjara.

"RUU itu mungkin mengakibatkan dokter biasa, tidak bersalah, dilucuti izinnya dan mengalami kehancuran karena insiden yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, atau kurangnya pemahaman hukum," ucap juru bicara KMA, Kim Dae-Ha, dalam pernyataannya.

Presiden KMA, Choi Dae-Zip menyebut RUU itu 'kejam' dan menyatakan pengesahannya akan 'menghancurkan' kerja sama saat ini dengan pemerintah dalam mengatasi virus Corona dan melakukan program vaksinasi.

KMA menuturkan kepada Reuters bahwa belum ada tanggal yang ditetapkan untuk aksi mogok kerja.

Kendati demikian, situasi ini memicu kekhawatiran bahwa aksi mogok kerja para dokter akan memperlambat vaksinasi Corona. Diketahui bahwa otoritas Korsel berjuang mengalokasikan para tenaga medis ke sekitar 250 pusat vaksinasi dan 10 ribu klinik yang tersebar di negara itu.

Menanggapi situasi itu, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa asosiasi dokter berada dalam 'kesalahpahaman' soal RUU tersebut.

Selanjutnya
Halaman
1 2