.webp)
Pemerintah Turki menolak seruan Amerika Serikat (AS) untuk membebaskan tokoh terkemuka masyarakat sipil Osman Kavala yang dipenjara. Turki pun menuduh Washington ikut campur.
Seperti dilansir AFP, Kamis (11/2/2021), Kementerian Luar Negeri Turki menyerukan AS untuk "menghormati" kemerdekaan pengadilannya.
"Turki adalah negara yang diatur oleh aturan hukum," kata kementerian itu. "Tidak ada negara atau orang yang dapat memberikan perintah ke pengadilan Turki," tegas kementerian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kavala, seorang tokoh terkemuka masyarakat sipil Turki, telah dipenjara sejak Oktober 2017. Pengusaha dan filantropis itu menghadapi potensi hukuman penjara seumur hidup karena diduga berusaha menggulingkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam upaya kudeta gagal pada Juli 2016, termasuk tuduhan spionase.
Tuduhan itu baru-baru ini dikaitkan dengan kasus seputar pencalonannya saat aksi protes anti-pemerintah 2013.
Pria berusia 63 tahun itu harusnya dibebaskan, tetapi keputusan itu dibatalkan dalam proses banding bulan lalu.
Dia kemudian segera ditangkap kembali dan didakwa atas tuduhan mendukung kudeta 2016. Pengadilan Turki bulan lalu juga membatalkan pembebasannya sebelumnya, dan hakim pekan lalu menggabungkan dua kasus menjadi satu.
Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (10/2) menyebut tuduhan terhadap Kavala "spekulatif" dan menuntut "pembebasan segera".
Penahanan itu menggarisbawahi sikap keras yang dapat dihadapi Turki tentang masalah hak asasi manusia dari pemerintahan baru Presiden AS Joe Biden.
Sebelumnya, Erdogan memiliki hubungan baik dengan mantan Presiden AS Donald Trump, yang membantu melindungi Ankara dari sanksi.
Tetapi Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada sidang konfirmasi Senat bulan lalu, bahwa Turki "tidak seharusnya bertindak sebagai sekutu" dan mewakili "tantangan yang sangat signifikan".
Ankara juga masih menunggu panggilan telepon dari Biden ke Erdogan, yang telah mengisyaratkan keinginan untuk meningkatkan hubungannya dengan Barat.
