.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta Turki untuk membebaskan pengusaha dan filantropis Osman Kavala, yang ditangkap atas tuduhan terkait dengan kudeta gagal 2016 dan protes anti-pemerintah tahun 2013. Pada Rabu (10/2) waktu setempat, Departemen Luar Negeri AS menyerukan "pembebasan segera" Kavala.
"Tuduhan khusus terhadap Kavala, penahanannya yang sedang berlangsung, dan penundaan yang terus berlanjut dalam penyelesaian persidangannya, termasuk melalui penggabungan kasus terhadapnya, merusak rasa hormat terhadap supremasi hukum dan demokrasi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price dalam sebuah pernyataan seperti dilansir AFP, Kamis (11/2/2021)
"Kami mendesak Turki untuk mematuhi putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan memastikan resolusi yang adil, transparan, dan cepat untuk kasus tersebut. Sejalan dengan hukum domestik dan kewajiban internasionalnya," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kavala, seorang tokoh terkemuka masyarakat sipil Turki, telah dipenjara sejak Oktober 2017. Dia menghadapi potensi hukuman penjara seumur hidup karena diduga berusaha menggulingkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam upaya kudeta gagal pada Juli 2016, termasuk tuduhan spionase.
Tuduhan itu baru-baru ini dikaitkan dengan kasus seputar pencalonannya saat aksi protes anti-pemerintah 2013.
Dia awalnya dibebaskan dalam kasus protes, tetapi keputusan itu dibatalkan dalam proses banding bulan lalu.
Kavala terus membantah tuduhan itu, dan kelompok hak asasi percaya pemerintah Erdogan 'mencoba memberi contoh' kepada pemimpin masyarakat sipil lainnya.
Ia terkenal karena dukungannya untuk proyek budaya tentang hak-hak minoritas, urusan Kurdi, dan hubungan Armenia-Turki.
Simak juga video 'AS Beri Sanksi ke Turki, Rusia: Sikap Arogan':
Erdogan sering menyebut Kavala sebagai perwakilan Turki untuk miliarder Amerika, George Soros, kambing hitam teori konspirasi para pemimpin otoriter di seluruh dunia.
Turki menggambarkan peneliti Amerika Serikat, Henri Barkey sebagai rekan konspirator Kavala, dan Barkey juga diadili secara in absentia atas dugaan perannya dalam kudeta gagal 2016.
Dalam pernyataan Departemen Luar Negeri, Price juga mengutuk keterlibatan Barkey dalam proses hukum "tak beralasan" di Turki.
"Kami yakin tuduhan terhadap Dr. Barkey tidak berdasar, dan kami meminta Turki untuk menyelesaikan kasusnya dengan cara yang adil, transparan, dan cara yang cepat," katanya.
