.webp)
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) meminta sebagian besar jaksa federal yang ditunjuk saat era pemerintahan mantan Presiden Donald Trump untuk mengundurkan diri. Beberapa jaksa yang menangani penyelidikan politik sensitif era Trump diperkirakan tetap akan menjabat.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (10/2/2021), sementara sebagian besar jaksa top akan mengundurkan diri yang merupakan bagian dari rutinitas saat presiden baru terpilih, Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung AS, Robert Wilkinson, dilaporkan bermaksud meminta jaksa Delaware, David Weiss, yang mengawasi pemeriksaan pajak putra Presiden Joe Biden, Hunter Biden, untuk tetap menjabat.
Hal itu diungkapkan seorang pejabat Departemen Kehakiman yang enggan disebut namanya kepada Reuters.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
John Durham, yang ditunjuk sebagai penasihat khusus oleh mantan Jaksa Agung William Barr untuk menyelidiki asal-usul penyelidikan federal soal keterkaitan antara Trump, tim kampanyenya dan Rusia, juga akan melanjutkan pekerjaannya, namun dia akan mundur dari jabatannya sebagai jaksa federal AS di Connecticut.
"Kami berkomitmen untuk memastikan transisi yang mulus," tegas Wilkinson dalam pernyataannya.
Seorang pejabat Departemen Kehakiman AS lainnya menuturkan kepada Reuters bahwa Departemen Keakiman diperkirakan akan meminta Michael Sherwin, yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) jaksa Distrik Kolumbia untuk melanjutkan peran besar dalam mengawasi penyelidikan rusuh Gedung Capitol pada 6 Januari lalu.
Laporan CNN menyebut pengunduran diri ini efektif mulai 28 Februari mendatang. Para jaksa federal AS diberitahu dalam panggilan konferensi dengan Wilkinson bahwa mereka diminta mengundurkan diri.
Sejumlah pelaksana tugas (Plt) jaksa AS yang tidak dikonfirmasi Senat atau ditunjuk pengadilan, diperkirakan akan tetap menjabat hingga kandidat pilihan Biden disetujui Senat AS. Permintaan pengunduran diri ini berlaku untuk 56 jaksa federal yang dikonfirmasi Senat pada era Trump.
Gedung Putih dalam pernyataan pada Selasa (9/2) waktu setempat menyebut keputusan untuk mempertahankan beberapa pejabat yang menangani kasus sensitif menekankan komitmen Biden untuk menjaga Departemen Kehakiman AS tetap independen.
"Presiden juga menjelaskan bahwa dia ingin memulihkan independensi Departemen Kehakiman dan memastikan departemen itu tetap bebas dari pengaruh politik yang tidak semestinya," tegas Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki.
