Jelang Pemakzulan, Jaksa: Trump Lakukan Kejahatan Konstitusional Menyedihkan

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 09 Feb 2021 09:45 WIB
Donald Trump dalam pesan video terbaru yang direkam di Ruang Oval Gedung Putih (The White House via CNN)
Donald Trump (dok. The White House via CNN)
Washington DC -

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut telah melakukan 'kejahatan konstitusional paling menyedihkan' yang pernah dilakukan seorang Presiden AS saat menghasut pendukungnya untuk menyerbu Gedung Capitol bulan lalu.

Hal itu disampaikan oleh anggota Kongres AS dari Partai Demokrat yang bertindak sebagai manajer atau 'jaksa' dalam sidang pemakzulan Trump yang dijadwalkan akan digelar pada Selasa (9/2) siang waktu setempat.

Seperti dilansir AFP, Selasa (9/2/2021), dalam argumen terakhir di hadapan 100 anggota Senat yang akan menjadi juri dalam sidang pemakzulan Trump, sembilan manajer pemakzulan dari DPR AS menegaskan kasus ini tidak boleh dibatalkan.

Pengacara Trump mendorong pengguguran kasus dalam dokumen yang dirilis beberapa jam sebelumnya. Dokumen itu menyatakan Senat AS 'tidak memiliki yurisdiksi' untuk mengadili Trump, yang telah mengakhiri jabatannya pada 20 Januari lalu, karena dia bukan lagi presiden yang aktif menjabat.

Para manajer pemakzulan dari Partai Demokrat langsung menolak argumen itu dan menegaskan bahwa ada 'sangat banyak' bukti kejahatan tingkat tinggi dan pelanggaran ringan yang bisa dimakzulkan.

"Hasutannya untuk pemberontakan terhadap pemerintah Amerika Serikat -- yang mengganggu transfer kekuasaan secara damai -- merupakan kejahatan konstitusional paling menyedihkan yang pernah dilakukan oleh seorang presiden," tegas manajer pemakzulan dari Partai Demokrat.

"Pasal pemakzulan dengan tepat menuduh adanya pelanggaran yang bisa dimakzulkan berdasarkan Konstitusi, tidak tunduk pada mosi untuk menggugurkan (kasus) dan berada dalam yurisdiksi Senat AS yang bertindak sebagai Pengadilan Pemakzulan," imbuh pernyataan mereka.

Simak juga video 'Biden Bebenah 'Kekacauan' Trump, Ubah Kebijakan Kesehatan':

[Gambas:Video 20detik]