.webp)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Antony Blinken menekan Beijing atas perlakuannya terhadap warga Uighur, Tibet, dan Hong Kong dalam percakapan telepon pertama antara pejabat tinggi kedua negara itu sejak Presiden Joe Biden menjabat.
"Saya menjelaskan bahwa AS akan membela kepentingan nasional kami, membela nilai-nilai demokrasi kami, dan meminta pertanggungjawaban Beijing atas pelanggarannya terhadap sistem internasional," kata Blinken di Twitter tentang panggilan teleponnya dengan pejabat senior China Yang Jiechi, seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (6/2/2021).
Blinken mengatakan kepada Yang bahwa Amerika Serikat "akan terus membela hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, termasuk di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong." Demikian menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS tentang percakapan via telepon yang berlangsung pada hari Jumat (5/2) waktu Washington.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Blinken juga "menekan China untuk bergabung dengan komunitas internasional dalam mengutuk kudeta militer di Burma (nama lama Myanmar), kata Deplu AS dalam pernyataannya.
Diplomat tertinggi AS itu juga mengatakan Amerika Serikat akan meminta Beijing "bertanggung jawab atas upayanya untuk mengancam stabilitas di Indo-Pasifik, termasuk di Selat Taiwan, dan merusak sistem internasional berbasis aturan."
Nada keras ini muncul setelah Blinken sebelumnya mengatakan dia akan melanjutkan pendekatan keras mantan presiden Donald Trump ke China.
Blinken mengatakan dia setuju dengan tekad Departemen Luar Negeri di bawah Trump bahwa Beijing sedang melakukan genosida di wilayah Xinjiang, di mana kelompok-kelompok hak asasi mengatakan lebih dari satu juta orang Uighur dan warga Muslim lainnya yang sebagian besar berbahasa Turki, telah ditahan di kamp-kamp.
Beijing juga telah meningkatkan tindakan keras di Hong Kong, dengan menangkap aktivis-aktivis terkemuka, setelah memberlakukan undang-undang baru keamanan menyusul aksi-aksi protes besar di pusat keuangan tersebut.
Yang Jiechi sebelumnya telah menyerukan agar China dan AS memulihkan hubungan. Menjabat sebagai Direktur Komisi Urusan Luar Negeri pada Partai Komunis China, Yang menegaskan China siap bekerja dengan AS untuk memajukan hubungan 'tanpa konflik, tanpa konfrontasi, saling menghormati dan kerja sama yang saling menguntungkan'.
Diketahui bahwa selama era Trump, hubungan China dan AS merosot ke level terendah sejak terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara tahun 1979 silam. Kedua negara berselisih soal berbagai isu mulai dari perdagangan dan teknologi hingga Hong Kong, Taiwan, dan Xinjiang, serta Laut China Selatan.
Lihat Video: Beri Sanksi ke China, AS Sebut Kebijakan Pada Muslim Uighur Genosida
