.webp)
Pemerintah Amerika Serikat berkomitmen untuk membela negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina terkait sengketa Laut China Selatan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken kepada Menlu Filipina Teodoro Locsin Jr. dalam panggilan telepon.
"Menteri Luar Negeri Blinken menekankan pentingnya perjanjian pertahanan bagi keamanan bersama kedua negara, dan penerapannya untuk serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum atau pesawat di Pasifik, yang mencakup Laut China Selatan," juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price seperti dilansir dari Nikkei Asia, Jumat (29/1/2021).
Price juga menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat menolak klaim maritim China di Laut China Selatan. China disebut melebihi zona maritim yang diizinkan diklaim di bawah hukum internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Blinken berjanji untuk mendukung klaim negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi tekanan China.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Price mengatakan, dalam percakapan telepon pada Rabu (27/1) tersebut, Blinken dan Locsin menegaskan kembali bahwa aliansi kuat AS-Filipina sangat penting untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Perjanjian Pertahanan Bersama 1951 Antara AS dan Republik Filipina menyatakan bahwa kedua negara bertekad untuk "mempertahankan diri dari serangan bersenjata dari luar"
Pasal 4 dari perjanjian tersebut menetapkan bahwa setiap negara mengakui bahwa serangan bersenjata di kawasan Pasifik pada salah satu pihak "akan berbahaya bagi perdamaian dan keamanannya sendiri dan menyatakan bahwa negara tersebut akan bertindak untuk memenuhi bahaya bersama sesuai dengan proses konstitusionalnya."
Pasal berikutnya menjelaskan bahwa "serangan bersenjata" mencakup serangan di wilayah wilayah salah satu pihak, atau di wilayah pulau di bawah yurisdiksi salah satu pihak di Pasifik atau di angkatan bersenjata, kapal umum, atau pesawat di Pasifik.
Simak juga video 'Tim WHO Bakal Mulai Penelusuran di Wuhan, China Singgung AS':
Tapi ketidakjelasan dalam perjanjian keamanan itu meninggalkan beberapa hal yang tidak diketahui. Perjanjian tersebut menjanjikan bahwa AS "akan bertindak untuk menghadapi bahaya bersama" tetapi tidak menyebutkan bahwa pasukan Amerika akan dikerahkan untuk mempertahankan wilayah mitra.
Tanggapan China Atas Sikap AS
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian bersikeras bahwa kedaulatan, hak dan kepentingan negara di Laut China Selatan "telah dibentuk dalam perjalanan sejarah yang panjang," dan sejalan dengan hukum dan praktik internasional.
China menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk penyelesaian damai melalui negosiasi dan konsultasi dengan negara-negara lain yang terkait. China mengatakan kepada AS untuk tidak ikut campur.
"Kami berharap negara-negara di luar kawasan akan menghormati upaya China dan negara lainnya di kawasan untuk menangani sengketa maritim dengan benar dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan," tutur Zhao.
Blinken berbicara pada hari yang sama dengan Don Pramudwinai, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Thailand. Keduanya "menegaskan kembali kekuatan aliansi pertahanan Amerika Serikat-Thailand, meninjau upaya global untuk memerangi pandemi COVID-19 dan membahas pentingnya kerja sama untuk memajukan kemakmuran, keamanan, dan nilai-nilai bersama di seluruh kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Price.
