Pemerintah Turki menepis kritikan internasional terkait aksi protes selama sebulan yang terjadi di salah satu universitas top negara itu. Pihaknya memperingatkan bahwa kritik semacam itu dapat mendorong tindakan ilegal.
"Kami memperingatkan kalangan tertentu (di luar negeri) untuk tidak menggunakan bahasa provokasi yang mengarah kepada cara dan tindakan ilegal," kata Kementerian Luar Negeri Turki tanpa merujuk negara tertentu.
"Tidak ada tempat bagi siapa pun untuk campur tangan urusan dalam negeri Turki," lanjutnya dilansir Reuters, Kamis (4/2/2021).
Para mahasiswa dan dosen di Universitas Bogazici, Istanbul telah memprotes penunjukan Melih Bulu, seorang akademisi dan mantan kandidat politik, oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai rektor. Mereka mengatakan proses penunjukannya tidak demokratis.
Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu menyebut beberapa mahasiswa yang terlibat unjuk rasa adalah LGBT yang menyimpang, sementara Erdogan mengatakan pada hari Rabu (3/2) bahwa "tidak ada yang namanya LGBT".
Amerika Serikat pada hari Rabu (3/2) menyatakan keprihatinannya setelah terjadi penahanan para mahasiswa dan demonstran lainnya, dan mengutuk seruan anti-LGBTQI.
Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyerukan diakhirinya penggunaan kekerasan yang berlebihan kepada mahasiswa dan pengunjuk rasa.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa pemerintahnya tidak akan membiarkan aksi demo tersebut tumbuh menjadi protes anti-pemerintah seperti yang terjadi pada tahun 2013. Erdogan pun menyebut para pengunjuk rasa sebagai teroris.
Sebelumnya, kerusuhan juga pernah terjadi dalam sebuah demonstrasi terbesar pada 2013, saat itu ratusan ribu orang berdemo menentang rencana pemerintah untuk membangun replika barak Ottoman di Taman Gezi Istanbul.
