.webp)
Gencatan senjata yang rapuh dengan beberapa gerakan pemberontak etnis bersenjata di Myanmar terancam runtuh setelah kudeta militer terjadi pekan ini. Kelompok pemberontak menyebut kudeta mengikis kepercayaan mereka terhadap pemerintah.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (4/2/2021), hal tersebut disampaikan oleh salah satu perwakilan senior dari koalisi kelompok pemberontak Myanmar saat berbicara kepada Reuters usai kudeta militer.
Puluhan kelompok etnis bersenjata diketahui aktif di perbatasan Myanmar. Beberapa dari mereka telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah sipil Myanmar, sedangkan yang lainnya terus mengobarkan konflik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jenderal Yawd Serk dari Dewan Restorasi Shan State (RCSS), yang memimpin kelompok yang mewakili 10 kelompok pemberontak dalam Kesepakatan Gencatan Senjata Nasional, mengecam kudeta militer yang terjadi Senin (1/2) waktu setempat, yang menggulingkan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi.
"Militer mengutamakan kepentingan mereka sendiri terlebih dulu, dan ini memicu hilangnya kepercayaan," cetus Yawd Serk, menyerukan militer Myanmar untuk membuktikan ketulusannya dengan menggelar pembicaraan dengan semua pihak.
"Kita telah melihat bentrokan selama gencatan senjata berlangsung saat ini, tapi mulai sekarang jika ada lebih banyak bentrokan, saya bisa melihat itu meningkat bahkan lebih banyak di bawah pemerintahan militer," sebut Yard Serk.
Lebih lanjut, dia menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tokoh politik lainnya yang masih ditahan militer.
Gencatan senjata antara kelompok pemberontak dengan pemerintah sipil Myanmar itu disepakati sejak tahun 2015 dan dirancang untuk menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas demi mengakhiri perselisihan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Dituturkan Yawd Serk bahwa militer Myanmar telah menghubungi kelompoknya setelah kudeta dan berjanji tidak akan mengubah kesepakatan gencatan senjata.
Sedikitnya ada delapan kelompok pemberontak yang tidak bergabung dengan kesepakatan gencatan senjata itu, termasuk Tentara Arakan yang bertempur dengan militer Myanmar di Rakhine beberapa tahun terakhir. Tentara Arakan menyetujui gencatan senjata namun hanya sementara pada November tahun lalu.
"Kita mengamati dengan cermat situasi terkini," ucap seorang juru bicara Tentara Arakan.
Anthony Davis, seorang analis dari IHS-Jane, perusahaan konsultan keamanan global, menyatakan bahwa kudeta bisa memicu tekanan internasional dan domestik terhadap militer Myanmar, yang juga akan menguntungkan kelompok etnis dalam mendorong otonomi.
"Bahaya nyata bagi kelompok-kelompok ini adalah ketidakmampuan kronis mereka untuk menghadirkan front persatuan, yang secara historis telah memungkinkan militer Myanmar untuk memecah-belah dan memerintah atau melakukan negosiasi tanpa batas," sebutnya.
