.webp)
Panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Hlaing, yang memimpin kudeta dan mengambil alih kekuasaan mengungkapkan rezimnya akan memprioritaskan penyelidikan dugaan kecurangan pemilu dan penanganan pandemi virus Corona (COVID-19) serta perekonomian.
Seperti dilansir Associated Press, Rabu (3/2/2021), Min Aung Hlaing mengumumkan langkah tersebut dalam rapat pertama dengan kabinet barunya di ibu kota Naypyitaw pada Selasa (2/2) waktu setempat, demikian dilaporkan surat kabar lokal, Global New Light of Myanmar, yang dikelola negara.
Militer Myanmar sebelumnya mengatakan salah satu alasan menggulingkan pemerintahan sipil terpilih di bawah Aung San Suu Kyi adalah karena mereka gagal menyelidiki tuduhan yang dilontarkan militer soal dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Empat hari sebelum kudeta, Komisi Pemilihan Umum negara bagian menyatakan tidak ada masalah signifikan terkait pemilu Myanmar.
Diumumkan oleh militer Myanmar sebelumnya bahwa pihaknya akan memegang kekuasaan selama masa darurat ditetapkan setahun ke depan, dan kemudian akan menggelar pemilu ulang yang pemenangnya akan mengambil alih pemerintahan nantinya.
Dalam pemilu November 2020, partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang dipimpin Suu Kyi merebut 396 dari 476 kursi yang diperebutkan di majelis rendah dan majelis atas pada parlemen Myanmar. Partai oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer, hanya memenangkan 33 kursi.
Militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, secara otomatis mendapat alokasi 25 persen dari kursi di majelis gabungan sesuai Konstitusi 2008 yang mulai berlaku di bawah pemerintahan militer sebelumnya.
Surat kabar nasional Myanmar melaporkan bahwa Min Aung Hlaing memberi tahu anggota Kabinet bahwa Komisi Pemilihan Umum yang baru, yang disebutnya independen dan tidak bias, akan memeriksa data pemungutan suara untuk menemukan hasil yang benar, dan tindakan akan diambil sesuai dengan proses tersebut. Dia mengatakan daftar pemilih akan diteliti berdasarkan pemilih pendaftar per rumah tangga.
Simak Video: Politisi Senior NLD Kecam Kudeta Militer Myanmar
Min Aung Hlaing juga mengatakan bahwa tindakan pembatasan COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintahan Suu Kyi akan dilanjutkan.
Myanmar telah mengkonfirmasi lebih dari 140.600 kasus Corona, termasuk sekitar 3.100 kematian. Infrastruktur layanan kesehatan di negara itu merupakan salah satu yang terlemah di Asia, menurut survei PBB.
Lebih lanjut, Min Aung Hlaing juga menyatakan akan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian yang terdampak COVID-19, terutama sektor pertanian, di mana 70 persen populasi di daerah pedesaan sangat bergantung terhadapnya.
Suu Kyi dan anggota senior lainnya dari NLD yang menjabat dalam pemerintahan masih ditahan setelah ditangkap pada Senin (1/2) waktu setempat. Begitu pula sejumlah pejabat berpangkat rendah dan aktivis politik yang juga ditahan militer di berbagai wilayah Myanmar.
NLD telah menyerukan perlawanan tanpa kekerasan terhadap pengambilalihan militer.
Pada Selasa malam (2/2), puluhan orang di Yangon, kota terbesar di Myanmar, membunyikan klakson mobil dan memukul-mukul panci dan wajan sebagai aksi protes. Mereka juga meneriakkan harapan untuk kesehatan Suu Kyi dan menyerukan pembebasannya.
Secara terpisah, pendukung militer juga menggelar unjuk rasa, yang dilaporkan dihadiri 3.000 orang pada Selasa (2/2) waktu setempat.
