.webp)
Gejolak kudeta di Myanmar mendorong pencopotan sejumlah orang di pemerintahan Aung San Suu Kyi. Militer Myanmar mencopot 24 menteri dan deputi hingga menunjuk 11 pengganti dalam pemerintahan yang dikendalikan militer selama satu tahun ke depan.
Dalam video yang disiarkan di TV Militer, Myawadday TV, dilaporkan bahwa penggantian itu akan mengisi beberapa pos pemerintahan di Myanmar, seperti keuangan, kesehatan, informasi, urusan luar negeri, pertahanan, perbatasan dan dalam negeri.
Dilansir dari Reuters, Selasa (2/2/2021), militer Myanmar merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta pada Senin (1/2) dan menahan Aung San Suu Kyi bersama dengan para pemimpin lain dari partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) dalam penggerebekan pada Senin (1/2) dini hari waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Pendukung Militer Rayakan Kudeta di Myanmar |
Penahanan dilakukan sebagai tanggapan militer atas kecurangan pemilu sehingga kekuasaan dialihkan pada panglima militer, Jenderal Min Aung Hlaing. Militer juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun ke depan.
Militer mengatakan Jenderal Min Aung Hlaing berjanji untuk mempraktikkan sistem demokrasi multi-partai dengan disiplin.
Militer Myanmar menjanjikan pemilihan yang bebas dan adil dan penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang, tanpa memberikan kerangka waktu.
Komunikasi Terputus
Sambungan telepon dan internet di ibu kota Naypyitaw dan pusat komersial utama Yangon terputus dan televisi pemerintah mati setelah para pemimpin NLD ditahan.
Pasukan dan polisi anti huru hara disiapkan di Yangon sehingga membuat warga panic buying dan sampai mengantre di ATM untuk mengambil uang tunai. Bank-bank kemudian menangguhkan layanan karena koneksi Internet yang buruk dan mengatakan akan buka kembali mulai Selasa (2/2).
Perusahaan asing, raksasa ritel Jepang, Aeon hingga perusahaan perdagangan Korea Selatan POSCO International dan Telenor Norwegia, bergegas untuk menghubungi staf mereka di Myanmar.
Perusahaan multinasional tersebut pindah ke negara itu setelah partai Aung San Suu Kyi pada 2015 mendirikan pemerintahan sipil pertama, meski kabar penindasan minoritas Muslim Rohingya, yang menodai reputasi Aung San Suu Kyi, membuat beberapa investor waspada.
Partai Aung San Suu Kyi mengatakan dia telah meminta pendukungnya untuk memprotes pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
