Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat di Myanmar namun belum dapat menyetujui pernyataan bersama tentang kudeta militer di negara itu. Dalam pertemuan pada Selasa (2/2) waktu setempat, para diplomat PBB mengatakan negosiasi akan dilanjutkan.
"China dan Rusia telah meminta lebih banyak waktu," kata seorang diplomat setelah konferensi video tertutup di New York berlangsung lebih dari dua jam, seperti dilansir AFP, Rabu (3/2/2021).
"Sebuah pernyataan masih dalam pembahasan," kata diplomat lain, yang juga tidak disebutkan namanya.
Dalam draf teks tertulis yang dilihat AFP, disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menyerukan kembalinya kekuasaan sipil menyusul kudeta militer di Myanmar.
Teks yang dirancang oleh Inggris itu juga akan menyerukan agar militer Myanmar segera membebaskan para tokoh yang ditahan, menuntut agar keadaan darurat satu tahun dicabut dan agar semua pihak mematuhi norma-norma demokrasi. Namun draf itu tidak menyebutkan terkait sanksi apapun.
Untuk dapat mengadopsi seruan Dewan Keamanan PBB, China perlu memberi dukungan. Diketahui bahwa China merupakan pendukung utama Myanmar di PBB dan memiliki hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan.
Selama krisis Rohingya tahun 2017, China menggagalkan inisiatif apa pun yang diajukan di Dewan Keamanan PBB terkait Myanmar. Beijing bersikeras bahwa penumpasan militer brutal terhadap minoritas Muslim adalah masalah internal.
Diplomat Swiss, Christine Schraner Burgener, yang juga utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar, memberi pengarahan kepada 15 anggota dewan tentang perkembangan terakhir pada pertemuan hari Selasa (2/2).
