.webp)
Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat di Myanmar namun belum dapat menyetujui pernyataan bersama tentang kudeta militer di negara itu. Dalam pertemuan pada Selasa (2/2) waktu setempat, para diplomat PBB mengatakan negosiasi akan dilanjutkan.
"China dan Rusia telah meminta lebih banyak waktu," kata seorang diplomat setelah konferensi video tertutup di New York berlangsung lebih dari dua jam, seperti dilansir AFP, Rabu (3/2/2021).
"Sebuah pernyataan masih dalam pembahasan," kata diplomat lain, yang juga tidak disebutkan namanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam draf teks tertulis yang dilihat AFP, disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menyerukan kembalinya kekuasaan sipil menyusul kudeta militer di Myanmar.
Teks yang dirancang oleh Inggris itu juga akan menyerukan agar militer Myanmar segera membebaskan para tokoh yang ditahan, menuntut agar keadaan darurat satu tahun dicabut dan agar semua pihak mematuhi norma-norma demokrasi. Namun draf itu tidak menyebutkan terkait sanksi apapun.
Untuk dapat mengadopsi seruan Dewan Keamanan PBB, China perlu memberi dukungan. Diketahui bahwa China merupakan pendukung utama Myanmar di PBB dan memiliki hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan.
Selama krisis Rohingya tahun 2017, China menggagalkan inisiatif apa pun yang diajukan di Dewan Keamanan PBB terkait Myanmar. Beijing bersikeras bahwa penumpasan militer brutal terhadap minoritas Muslim adalah masalah internal.
Diplomat Swiss, Christine Schraner Burgener, yang juga utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar, memberi pengarahan kepada 15 anggota dewan tentang perkembangan terakhir pada pertemuan hari Selasa (2/2).
"Dia mendesak anggota Dewan secara kolektif mengirimkan sinyal untuk mendukung demokrasi di Myanmar," sebut juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
China menuntut diskusi dilakukan secara tertutup, kata para diplomat kepada AFP. Kementerian luar negerinya pada hari Senin (1/2) telah meminta semua pihak di Myanmar untuk menyelesaikan perbedaan yang ada.
Target Sanksi
Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan itu bahwa dia berharap Dewan dapat menghasilkan satu suara bulat.
"Diskusi akan dilanjutkan di antara rekan Dewan tentang langkah selanjutnya," tambahnya.
Amnesty International dan Human Rights Watch merilis pernyataan yang menyerukan dewan untuk mengambil sikap tegas.
"Seandainya Dewan Keamanan bertindak tegas sejak hari pertama, kita mungkin tidak berada dalam situasi di mana nyawa dan kebebasan orang-orang di seluruh Myanmar sekarang menghadapi risiko yang lebih besar," kata Sherine Tadros dari Amnesty.
Dia meminta dewan untuk memberlakukan target sanksi keuangan pada para pemimpin militer Myanmar dan embargo senjata global di negara itu.
Louis Charbonneau, direktur Human Rights Watch PBB, juga menuntut target sanksi pada para pemimpin kudeta.
Partai Liga Demokrasi Nasional Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan November, tetapi militer mengklaim bahwa pemilihan itu dinodai oleh penipuan.
Pertemuan Dewan Keamanan Myanmar terakhir dilakukan pada bulan September dan juga berlangsung secara tertutup. Deklarasi bersama terakhir tentang Myanmar dirilis tahun 2018.
