Dewan Keamanan PBB Gelar Sidang Darurat Bahas Kudeta Myanmar

Foto: Foto ilustrasi: Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN). (Dok UN)

Naypyitaw -

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan sidang darurat untuk membahas situasi di Myanmar pada Selasa (2/2) waktu setempat, menyusul kudeta yang dilancarkan oleh militer.

Dilansir AFP, Selasa (2/2/2021) pertemuan akan diadakan melalui konferensi video secara tertutup dan telah disetujui oleh anggota dewan PBB.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, diplomat Swiss Christine Schraner Burgener, diharapkan memberi pengarahan kepada dewan tentang perkembangan terakhir pada pertemuan itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Militer Myanmar telah merebut kekuasaan dalam kudeta yang dilancarkan pada Senin (1/2) kemarin, menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya sehingga memicu protes internasional.

Inggris, yang memegang kursi kepresidenan bergilir Dewan Keamanan PBB untuk bulan Februari, telah lama merencanakan untuk mengadakan pertemuan tentang Myanmar minggu ini, tetapi memajukan waktunya mengingat keadaan.

Utusan Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan kepada wartawan bahwa dia berharap untuk mengadakan pembicaraan tentang Myanmar dan mempertimbangkan berbagai langkah. Pembicaraan ini diharapkan akan memberi gagasan untuk menghormati keinginan rakyat dalam pemilu dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil.

"Kami ingin mempertimbangkan langkah-langkah yang akan menggerakkan kami menuju tujuan itu," kata Woodward, sambil mencatat tidak ada langkah-langkah spesifik yang dipikirkan saat ini.

Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi, memenangkan pemilihan umum pada November 2020 lalu, namun militer mengklaim bahwa pemilihan itu sarat kecurangan.

Dalam pernyataannya, militer Myanmar mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan dan menetapkan masa darurat selama satu tahun ke depan. Diumumkan juga oleh militer Myanmar bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing selaku Panglima Militer Myanmar.

Militer Myanmar menyebut bahwa alasan penahanan dan pengambilalihan itu sebagian karena kegagalan pemerintah sipil Myanmar dalam mengambil tindakan terhadap keluhan militer soal kecurangan pemilu November 2020 dan kegagalan menunda pemilu karena pandemi virus Corona (COVID-19).

Sebelumnya, pada konferensi pers hariannya, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan: "Yang penting adalah masyarakat internasional berbicara dengan satu suara."

Halaman 1 2

Selanjutnya