.webp)
Dilansir The Star, Senin (1/2/2021) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Malaysia mendesak Myanmar untuk menegakkan supremasi hukum, dan menyelesaikan ketidaksesuaian pemilu melalui mekanisme hukum dan dialog secara damai.
"Sebagai tetangga dekat dan anggota ASEAN, Malaysia terus mendukung perdamaian dan stabilitas yang penting untuk kemajuan dan kemakmuran semua pihak, termasuk di Myanmar," kata Kemenlu Malaysia.
"Malaysia menegaskan kembali dukungan untuk transisi demokrasi Myanmar, proses perdamaian dan pembangunan ekonomi inklusif," imbuhnya dalam sebuah pernyataan.
Kemenlu menambahkan bahwa Malaysia mendukung berlanjutnya dialog di antara para pemimpin Myanmar. Dialog diharapkan bisa menghindari konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat dan negara Myanmar, terlebih dalam masa pandemi COVID-19.
Kemenlu Malaysia juga berpesan kepada seluruh warga Malaysia di Myanmar untuk tetap tenang dan waspada sembari mematuhi petunjuk keselamatan dari otoritas setempat. Namun, pernyataan itu tidak menyebutkan jumlah warga Malaysia yang saat ini tinggal di Myanmar.
Militer Myanmar menyebut bahwa kekuasaan sementara diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Min Aung Hlaing.
Dalam pernyataannya, mereka mengutip bagian dari Konstitusi tahun 2008 yang dirancang militer, yang memungkinkan militer mengambil kendali pada masa darurat nasional.
Disebutkan juga bahwa alasan pengambilalihan kekuasaan itu sebagian karena kegagalan pemerintah sipil Myanmar dalam mengambil tindakan terhadap keluhan militer soal kecurangan pemilu November 2020 dan kegagalan pemerintah menunda pemilu karena pandemi virus Corona (COVID-19).
