DPR AS Kirim Pasal Pemakzulan Trump ke Senat, Sidang Segera Digelar

House of Representatives (HOR) atau DPR AS mulai mempertimbangkan pemakzulan kedua Donald Trump. Ia secara resmi dituduh menghasut pemberontakan dan penyerbuan para pendukungnya di gedung parlemen, Capitol Hill, Rabu (6/1/2021) lalu. — Donald Trump (dok. AP Photo)

Washington DC -

Perwakilan House of Representatives (HOR) atau DPR Amerika Serikat (AS) telah secara resmi mengirimkan pasal pemakzulan mantan Presiden AS, Donald Trump, ke Senat pada Senin (25/1) waktu setempat. Hal ini berarti mengaktifkan proses sidang pemakzulan Trump.

Seperti dilansir AFP, Selasa (26/1/2021), sembilan anggota DPR AS yang menjadi manajer pemakzulan bertugas membawa dokumen berisi pasal pemakzulan Trump ke ruang sidang Senat AS. Mereka berjalan dengan tenang melewati lorong Kongres AS yang sama, yang diserbu pendukung Trump pada 6 Januari lalu.

Pasal pemakzulan Trump, yakni menghasut pemberontakan, kemudian diserahkan kepada Sekretaris Senat AS. Anggota DPR AS dari wilayah Maryland, Jamie Raskin, kemudian membacakan dengan lantang pasal pemakzulan yang dijeratkan pada Trump di ruang sidang Senat AS pada Senin (25/1) waktu setempat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prosesi seremonial ini menandai dimulainya proses sidang pemakzulan Trump, atau yang berarti, Senat AS akan menggelar sidang pemakzulan pertama untuk seorang mantan Presiden AS. Trump sendiri sudah dua kali dimakzulkan oleh DPR AS.

Sidang pemakzulan Trump dijadwalkan akan digelar oleh Senat AS mulai 8 Februari mendatang. Ini berarti ada waktu dua pekan untuk bersiap menghadapi persidangan tersebut.

Ketua Mahkamah Agung AS, hakim agung John Roberts, memimpin sidang pemakzulan Trump sebelumnya di Senat AS, yang berakhir dengan pembebasannya pada 13 Januari 2020 lalu. Untuk kali ini, yang akan memimpin jalannya sidang pemakzulan adalah president pro tempore Senat.

President pro tempore merupakan Senator paling senior dari partai politik yang mendominasi Senat AS. Dengan Partai Demokrat saat ini mendominasi Senat, maka Senator Patrick Leahy yang berusia 80 tahun -- terpilih sejak tahun 1974 -- merupakan president pro tempore yang akan memimpin sidang pemakzulan Trump.

"President pro tempore secara historis pernah memimpin sidang pemakzulan Senat terhadap non-presiden," sebut Leahy dalam pernyataannya.

Simak video 'Imbas Tragedi Capitol, Trump akan Hadapi Sidang Pemakzulan Jilid II':

[Gambas:Video 20detik]

"Saat memimpin sidang pemakzulan, president pro tempore mengambil sumpah khusus tambahan untuk membela keadilan yang tidak memihak sesuai Konstitusi dan undang-undang. Itu adalah sumpah yang saya anggap sangat serius," tegasnya.

Partai Demokrat dan Partai Republik sebelumnya sepakat menunda sidang pemakzulan Trump hingga awal Februari, demi memberikan waktu kepada tim kuasa hukum Trump untuk bersiap dan memberi waktu kepada Senat untuk melakukan tugasnya menetapkan anggota kabinet pilihan Presiden AS, Joe Biden.

Biden sendiri sebelumnya menuturkan melalui juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, bahwa dirinya 'menyerahkan kepada anggota Senat, Partai Demokrat dan Partai Republik, untuk memutuskan bagaimana meminta pertanggungjawaban mantan presiden'.

Sejumlah politikus Republikan sebelumnya mengecam rencana digelarnya sidang pemakzulan Trump oleh Senat dan beberapa berargumen bahwa Senat AS tidak memiliki wewenang untuk mengadili seorang warga negara biasa, yang merupakan status Trump saat ini.

Pemimpin mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, dari Partai Demokrat menyangkal argumen itu pada Senin (25/1) waktu setempat. "Sama sekali tidak masuk akal. Teori bahwa Senat tidak dapat mengadili mantan pejabat akan sama saja dengan 'kartu bebas keluar penjara' konstitusional bagi presiden mana pun yang melakukan pelanggaran yang bisa dimakzulkan," tegasnya.

Dalam sidang pemakzulan kali ini, dibutuhkan sedikitnya dukungan 17 Senator Republikan untuk mencapai batasan dua pertiga suara mayoritas yang diperlukan untuk menyatakan Trump bersalah dan dimakzulkan sepenuhnya. Meskipun diperkirakan ada banyak Senator Republikan yang akan menyatakan Trump bersalah, namun kecil kemungkinan jumlahnya mencapai 17 orang.

Jika Trump dinyatakan bersalah dalam sidang pemakzulan, maka Senat akan bisa melarangnya untuk menjabat kembali -- langkah yang bisa mencegah Trump untuk maju capres tahun 2024.

Halaman 1 2

Selanjutnya