.webp)
Pemerintah Rusia menuduh Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri Rusia menyusul aksi protes akhir pekan lalu, saat puluhan ribu orang berunjuk rasa mendukung politisi oposisi Alexei Navalny yang dipenjara.
Dilansir AFP, Senin (25/1/2021) lebih dari 3.500 demonstran ditahan dalam aksi-aksi protes di seluruh negeri pada hari Sabtu (23/1) waktu setempat, dengan beberapa orang terluka dalam bentrokan dengan polisi di Moskow. Hal ini menyusul seruan Navalny untuk melakukan unjuk rasa menentang pemerintahan 20 tahun Presiden Vladimir Putin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Negara-negara Barat secara luas mengutuk "taktik kasar" yang digunakan Rusia terhadap para demonstran. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan pada Minggu (24/1) bahwa penangkapan massal para pengunjuk rasa adalah "penghinaan yang tidak dapat ditoleransi" dan "penurunan menuju otoritarianisme".
Sementara itu, laporan media Financial Times melaporkan bahwa Presiden Polandia Andrzej Duda telah meminta Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi terhadap Rusia atas perlakuan terhadap Navalny.
"Satu-satunya cara untuk (menghindari konflik) adalah dengan memaksa hukum internasional untuk dipatuhi. Satu-satunya cara untuk melakukan ini tanpa senapan, meriam dan bom adalah melalui sanksi," kata Duda kepada FT.
Para menteri luar negeri Uni Eropa akan mempertimbangkan tanggapan mereka terhadap penahanan Navalny pada Senin (25/1).
Juru bicara Putin, Dmitry Peskov menuduh kedutaan AS mencampuri urusan dalam negeri Rusia setelah misi tersebut mendistribusikan "peringatan demonstrasi" kepada warga AS di Rusia yang merekomendasikan mereka untuk menghindari aksi protes.
"Tentu saja, publikasi ini tidak pantas," kata Peskov kepada saluran TV pemerintah, Minggu (24/1).
"Dan tentu saja secara tidak langsung, mereka benar-benar mencampuri urusan dalam negeri kita," imbuhnya.
Seorang juru bicara Kedutaan AS mengatakan kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia secara rutin mengeluarkan pesan keselamatan kepada warga AS.
"Ini adalah praktik umum dan rutin dari misi diplomatik banyak negara," katanya kepada AFP, Minggu (24/1).
Sebelumnya, Kedutaan AS di Moskow pada hari Sabtu (23/1) mengatakan bahwa Washington mendukung "hak semua orang untuk melakukan protes damai, kebebasan berekspresi".
(rdp/rdp)
