.webp)
Lebih dari 1.000 peneliti China telah meninggalkan Amerika Serikat di tengah tindakan keras AS terhadap dugaan pencurian teknologi. Agen China disebut telah menargetkan pemerintahan presiden terpilih Joe Biden.
Dilansir Reuters, Rabu (3/12/2020) John Demers, kepala Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman AS, mengatakan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir Aspen Institute, bahwa para peneliti China telah meninggalkan negara itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Departemen tersebut diketahui meluncurkan beberapa kasus kriminal terhadap operasi China untuk spionase industri dan teknologi.
Seorang pejabat Departemen Kehakiman AS mengatakan bahwa mereka merupakan kelompok yang berbeda dengan yang disebutkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada bulan September. Kelompok tersebut adalah mereka yang visanya dicabut oleh AS. Hal ini berdasarkan keputusan presiden yang menolak masuknya siswa dan peneliti yang dianggap berisiko keamanan.
Pejabat itu mengatakan para peneliti yang dimaksud Demers, yang diyakini pihak berwenang AS berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat China, meninggalkan AS setelah FBI melakukan wawancara di lebih dari 20 kota dan Departemen Luar Negeri menutup konsulat China di Houston pada Juli lalu.
"Hanya China yang memiliki sumber daya dan kemampuan dan kemauan untuk terlibat dalam luasnya aktivitas pengaruh asing yang telah dilihat oleh lembaga AS dalam beberapa tahun terakhir," kata Demers.
Tonton video 'Indonesia Dapat 40 Juta Vaksin Corona dari China':
Sementara itu, William Evanina, kepala cabang kontraintelijen dari kantor Direktur Intelijen Nasional AS, mengatakan pada peristiwa yang sama bahwa agen China telah menargetkan personel pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden yang akan datang, serta "orang-orang yang dekat" dengan tim Biden .
Evanina mengatakan para peneliti China di Amerika Serikat yang berada di bawah pengawasan lembaga AS "semua datang ke sini atas perintah pemerintah China."
China menggambarkan tindakan keras visa awal tahun ini sebagai penganiayaan politik terang-terangan dan diskriminasi rasial yang secara serius melanggar hak asasi manusia.
Hubungan kedua negara telah memburuk dalam beberapa dekade selama masa jabatan Presiden AS Donald Trump, dengan perselisihan panas atas berbagai masalah mulai dari perdagangan dan teknologi hingga soal Hong Kong dan virus Corona.
