Pemimpin Demonstran Thailand Didakwa Hina Monarki, Terancam 15 Tahun Bui

Para pemimpin demonstran anti-pemerintah Thailand hadir di kantor polisi pada hari Senin (30/11/2020) untuk mendengar dakwaan menghina Raja Maha Vajiralongkorn. Namun, tuduhan ini takkan menyurutkan para demonstran.

Dilansir Channel News Asia (CNA) dan Reuters, Senin (30/11) ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun, seseorang didakwa dengan lese majeste, Pasal 112 dalam KUHP Thailand, yang bisa berarti hukuman penjara hingga 15 tahun.

"112 adalah undang-undang yang tidak adil. Saya tidak memberikan nilai apa pun," kata pengacara hak asasi dan pemimpin demonstran, Anon Nampa kepada wartawan ketika dia tiba di kantor polisi. "Saya siap bertarung dalam sistem peradilan," imbuhnya.

Anon datang ke kantor polisi bersama pemimpin demo lainnya: Panupong "Mike Rayong" Jadnok, Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul, dan Parit "Penguin" Chiwarak.

"Menggunakan 112 untuk melawan kami semua menunjukkan kepada dunia dan masyarakat Thailand bahwa monarki sekarang menjadi oposisi politik," kata Parit.

Mereka tidak mengatakan apakah mereka akan mengaku bersalah. Sebanyak tujuh pemimpin demo menghadapi tuduhan penghinaan kerajaan. Mereka dan puluhan pengunjuk rasa lainnya menghadapi tuduhan lain terkait demonstrasi sejak Juli.

Demonstrasi telah menjadi tantangan terbesar bagi monarki dalam beberapa dekade karena mereka telah melanggar tabu dengan secara terbuka mengkritik monarki yang harus dihormati menurut Konstitusi.

Kerajaan belum berkomentar sejak aksi-aksi protes dimulai. Ketika ditanya tentang pengunjuk rasa baru-baru ini, raja mengatakan mereka juga dicintai.

Para pengunjuk rasa telah menyerukan agar kekuasaan raja dibatasi sehingga dia jelas bertanggung jawab berdasarkan Konstitusi. Mereka juga berusaha untuk membalikkan perubahan yang memberinya kendali atas kekayaan kerajaan dan beberapa unit tentara.

Kritikus monarki mengatakan hal itu telah memungkinkan dominasi oleh militer selama puluhan tahun, yang telah melakukan 13 kudeta yang berhasil sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932.

Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha, mantan panglima militer yang menggulingkan pemerintah terpilih pada 2014, mengatakan pada Juli bahwa dakwaan lese majeste saat ini tidak digunakan atas permintaan raja.

Para pengunjuk rasa mengupayakan pencopotan Prayuth. Mereka menuduhnya melakukan rekayasa pemilihan umum tahun lalu untuk tetap memegang kekuasaan. Dia mengatakan pemungutan suara itu adil. Para pengunjuk rasa juga ingin mengganti Konstitusi yang dibuat oleh pemerintahan militer Prayut dan kemudian diubah oleh raja.