.webp)
Partai Republik yang menaungi Donald Trump berusaha menghadang kemenangan calon presiden dari Demokrat, Joe Biden. Republik meminta penghitungan suara di Pennsylvania disetop. Namun, permintaan itu ditolak Mahkamah Agung (MA) AS.
Dilansir AFP, Sabtu (7/11/2020), jika Biden berhasil menang di Pennsylvania, maka dia akan memenangkan kursi kepresidenan.
Banding terakhir untuk perintah darurat meminta pengadilan untuk membekukan penanganan ribuan surat suara yang dikirim - sebagian besar diyakini mendukung Biden - yang tiba setelah hari pemilihan 3 November, yang menurut Partai Republik harus didiskualifikasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Petisi tersebut meminta pengadilan untuk memerintahkan pejabat pemilu Pennsylvania untuk menyita semua surat suara yang diterima setelah Selasa (3/11) dan tidak menghitungnya.
Petisi tersebut mengindikasikan bahwa Partai Republik dapat meminta pengadilan untuk meninjau kembali tantangan pra-pemilihan terhadap keputusan pemerintah Pennsylvania untuk menerima surat suara yang datang terlambat.
"Mengingat hasil pemilihan umum 3 November 2020, pemungutan suara di Pennsylvania mungkin akan menentukan presiden Amerika Serikat berikutnya," kata tim Partai Republik wilayah Pennsylvania dalam argumennya.
"Tidak jelas apakah semua 67 badan pemilu distrik memisahkan surat suara yang datang terlambat," imbuh mereka.
Apa kata MA soal permintaan ini? Silakan klik halaman selanjutnya.
MA Tolak Permintaan Republik
Akhirnya seorang hakim Mahkamah Agung AS menolak permintaan oleh Partai Republik Pennsylvania untuk segera menghentikan penghitungan suara di negara bagian itu.
Dilansir AFP, Sabtu (7/11/2020), Hakim Agung Samuel Alito memerintahkan otoritas negara bagian Pennsylvania untuk terus memisahkan surat suara via pos yang datang terlambat. Putusan ini menegaskan kebijakan yang diterapkan para pejabat tinggi pemilu negara bagian Pennsylvania.
Partai Republik telah memperjuangkan selama berbulan-bulan keputusan negara bagian untuk menerima surat suara yang telah dikirim dengan cap pos pada 3 November dan tiba dalam tiga hari setelah hari pemilihan - yaitu, jika surat suara via pos itu tiba pada hari Jumat (7/11).
Mahkamah Agung negara bagian Pennsylvania memutuskan keputusan itu sah dan kemudian naik banding dalam sistem federal hingga Mahkamah Agung.
