.webp)
Setelah pemenggalan kepala seorang guru di Prancis yang dipicu oleh ancaman daring, Presiden Emmanuel Macron mendesak Uni Eropa memaksa platform media sosial untuk segera menghapus konten terkait teroris. Macron mendorong Uni Eropa bergerak cepat.
"Mendesak dan perlu bahwa negosiasi Eropa tentang penghapusan konten teroris dari internet, dalam waktu satu jam, harus diselesaikan secepat mungkin," kata pemimpin Prancis itu setelah bertemu dengan Perdana Menteri Estonia Juri Ratas di Paris, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (28/10/2020).
Pada 2018 Uni Eropa mengusulkan langkah-langkah untuk memaksa media sosial dan situs web menghapus propaganda teroris dalam waktu satu jam setelah menerima perintah dari pihak berwenang. Jika tidak, perusahaan seperti Facebook dan Twitter akan menanggung risiko denda besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tetapi negosiasi sedang berlangsung, raksasa internet khawatir Brussel akan memberangus platform sosialnya yang menguntungkan.
"Konten teroris tidak seperti konten ilegal lainnya: itu pembunuhan, itu sangat viral. Oleh karena itu, ini merupakan masalah keamanan utama dalam konteks ancaman teroris yang kita hadapi," kata Macron.
Pada 16 Oktober, seorang radikal memenggal kepala Samuel Paty di dekat sekolahnya di luar Paris setelah kampanye kebencian selama berminggu-minggu terhadapnya karena telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad SAW kepada murid-murid di kelas tentang kebebasan berbicara.
Orang tua di sekolah itu meluncurkan kampanye yang menyerukan 'mobilisasi' melawan guru di Facebook. Setelah serangan itu, Macron bersumpah untuk melawan kelompok radikal dan mengatakan Prancis tidak akan pernah menyerah karena kartun atau hak untuk menyinggung agama.
Sikapnya telah memicu kemarahan di dunia Islam, dengan seruan boikot di banyak negara dan protes gambar Macron serta bendera Prancis dibakar.
PM Estonia Juri Ratas menegaskan solidaritas negaranya dengan Prancis dalam mempertahankan 'nilai-nilai republik' dan perjuangannya 'melawan Islam radikal'. Kedua negara menandatangani pakta untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, keamanan siber, energi, dan iklim.
