.webp)
Para pengunjuk rasa pro-demokrasi Thailand akan kembali turun ke jalan meski adanya dekrit darurat yang melarang pertemuan publik. Aksi demo akan kembali digelar setelah konfrontasi pada malam sebelumnya di mana polisi anti huru-hara menggunakan meriam air untuk menghadapi sebagian besar aktivis muda.
Pada Jumat (16/10) malam, sekitar 3.000 demonstran di distrik pusat perbelanjaan utama di kota Bangkok menuntut pembebasan para pengunjuk rasa yang ditangkap. Sebagian demonstran meneriakkan kata-kata kotor terhadap Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-O-Cha, sebelum mereka dibubarkan oleh polisi.
Free Youth, salah satu kelompok protes utama, pada Sabtu (17/10) pagi meminta para pendukungnya untuk kembali turun ke jalan pada Sabtu malam nanti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bersiaplah baik secara fisik maupun mental untuk demonstrasi dan untuk mengatasi tindakan keras jika itu terjadi," demikian posting online kelompok itu seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (17/10/2020).
Sebelumnya, ratusan polisi anti huru-hara membubarkan para demonstran pada hari Jumat (16/10) dengan menembakkan air berwarna biru yang dicampur dengan bahan kimia dari meriam.
Polisi kemudian mengatakan pewarna biru itu akan menandai para pengunjuk rasa untuk tindakan hukum nantinya.
Gerakan yang dipimpin kaum pemuda ini telah mengguncang elit politik kerajaan. Para demonstran menuntut PM Prayuth mundur dan reformasi monarki.
Raja Maha Vajiralongkorn yang sangat kaya dan berkuasa, tidak menyinggung kerusuhan sipil itu secara langsung, tetapi dalam upacara yang disiarkan pada hari Jumat (16/10), dia mengingatkan bahwa Thailand "membutuhkan orang-orang yang mencintai negaranya, orang-orang yang mencintai institusi monarki".
Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand mengatakan kepada AFP bahwa 65 aktivis telah ditangkap sejak Selasa (13/10), termasuk sembilan tokoh paling menonjol dari gerakan pro-demokrasi.
PM Prayuth telah memperpanjang dekrit darurat yang melarang pertemuan lebih dari empat orang hingga pertengahan November. Dia juga mengabaikan seruan aktivis agar dirinya mengundurkan diri.
Partai oposisi Pheu Thai telah meminta pemerintah untuk mencabut dekrit darurat dan membebaskan mereka yang ditahan.
