"Lagi pandemi ini nggak usah ganjil genap," ujar Mujiyono saat dihubungi, Minggu (6/9/2020).
Mujiyono mengatakan dengan adanya ganjil genap masyarakat dapat beralih ke transportasi publik. Sehingga, dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru.
"Bisa jadi (ada klaster di transportasi publik). Potensi penularan akan jauh lebih dimungkinkan," ucapnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI itu mengatakan, ganjil genap seharusnya diberlakukan ketika masa pandemi COVID-19 sudah selesai. "Nanti kalau udah normal baru deh (bisa diterapkan) ganjil genap," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Keputusan ini diambil dari hasil evaluasi Pemprov DKI yang dilakukan setiap hari.
"Evaluasi ganjil genap terus kami lakukan, tapi saya sudah sebutkan setiap hari kami evaluasi yang dilaporkan secara mingguan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi, yang kemudian dari hasil evaluasi ini ganjil genap terus dilanjutkan," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
(man/zap)
