.webp)
Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan sistem ganjil genap. Hal itu senada dengan apa yang menjadi sorotan Satgas Penanganan COVID-19 terkait ganjil genap diberlakukan di masa pandemi.
"Ya kalau menurut pandangan saya, artinya ada pertimbangan dari gugus tugas bahwasanya itu menjadi klaster baru, makanya kita minta evaluasi ganjil genap. Saya sependapat dengan Pak Doni (Ketua Satgas COVID-19) agar dievaluasi ganjil genap," ujar Lukman saat dihubungi, Minggu (6/9/2020).
Menurutnya, dengan adanya ganjil genap itu dikhawatirkan akan terjadi peningkatan jumlah penumpang di transportasi umum. Sehingga, dapat menyebabkan klaster baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ganjil genap ini kan artinya orang semuanya akan berbondong-bondong menggunakan transportasi umum itu, sekarang kan klaster barunya ada di perkantoran. Pertimbangan yang jauh lebih bagus oleh gugus tugas nasional melihat, coba kalau nggak usah diberlakukan ganjil genap agar tidak menyebarnya klaster baru gitu," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Keputusan ini diambil dari hasil evaluasi Pemprov DKI yang dilakukan setiap hari.
"Evaluasi ganjil genap terus kami lakukan, tapi saya sudah sebutkan setiap hari kami evaluasi yang dilaporkan secara mingguan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi, yang kemudian dari hasil evaluasi ini ganjil genap terus dilanjutkan," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
(man/aik)
