Evi Novida Ginting Manik berharap Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembatalan pemecatannya sebagai komisoner KPU segera ditindaklanjuti, meski DKPP menyatakan putusannya final dan mengikat. Komisi II DPR menyatakan putusan DKPP tak bisa dijalankan jika tidak ada Keppres.
"Tapi kan putusan DKPP tidak bisa dieksekusi kalau tidak ada Keppres kan. Jadi selama Ibu Evi Keppresnya nggak ada, kan yang mengangkat Ibu Evi menjadi komisioner KPU, walaupun dipilih DPR, itu kan lewat Keppres ya, Keputusan Presiden," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa saat dihubungi, Jumat (7/8/2020).
Saan menyebut DKPP memang memiliki kewenangan untuk memberhentikan komisioner KPU, namun eksekusi putusan itu tetap harus dengan Keppres. Jika Keppres pemecatan Evi dicabut, menurut Saan, Evi tetap akan menjadi komisioner KPU.
"Kalau Keputusan Presidennya dicabut terkait dengan pemberhentian Ibu Evi karena memenangi gugatan di PTUN, dan Presiden, dalam hal ini Istana tidak melanjutkan banding ya terkait gugatan Ibu Evi, maka Komisi II nanti akan membicarakan terkait itu," ujar Saan.
"Apakah serta merta Ibu Evi itu kembali menjadi komisioner KPU, atau ada mekanisme lain. Tapi pada prinsipnya, selama tidak ada Keppres, Ibu Evi dalam pemahaman kita, nanti kita minta pendapat hukum, itu masih tetap sebagai komisioner (KPU)," lanjut dia.
Untuk diketahui, Komisi II DPR sebelumnya menunda pembahasan penggantian Evi Novida sebagai komisioner KPU karena menunggu putusan DKPP. Setelah gugatannya di PTUN dikabulkan, Saan menilai Evi berpeluang besar kembali ke menempati kursi komisioner.
"Ada kesempatan. Kesempatan Bu Evi kembali menjadi komisioner KPU menurut saya besar. Ada peluang lah, ada potensi yang besar untuk kembali," tuturnya.
