DKPP Harap Jokowi Luruskan Pandangan PTUN yang Anulir Pemecatan Evi Novida

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 29 Jul 2020 18:32 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Foto: Rahel Narda Chaterine/detikcom)
Jakarta -

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan oleh eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting yang diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan putusan DKPP bersifat final dan tidak bisa dianulir oleh peradilan hukum.

"Ya intinya kita sampaikan ya bahwa putusan DKPP itu dalam konstruksi UU 7 tahun 2017 itu disebutkan bahwa putusan DKPP itu final dan mengikat. Mengikat bagi siapa? Bagi Presiden, bagi KPU, atau bagi Bawaslu untuk menjalankan," kata Ketua DKPP Muhammad di Gedung A Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (2020).

Anggota DKPP Ida Budhiati menambahkan, dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meluruskan hasil putusan PTUN terkait vonis DKPP terhadap Komisioner KPU Evi. Menurutnya DKPP merupakan lembaga yang berfungsi sebagai peradilan etik.

"Nah DKPP berharap Bapak Presiden berkenan untuk meluruskan pandangan dari PTUN yang menganulir vonis DKPP pemberhentian tetap menjadi rehabilitasi yang tentu ini belum selaras dengan kerangka hukum pemilu, bagaimana desain kelembagaan DKPP yang dikonstruksi sebagai peradilan etik dan putusannya bersifat final and binding," ucap Ida.

Menurut Ida, ada dua perbedaan antara persoalan hukum dan persoalan etik. Dia juga mengatakan belum ada lembaga etik tertentu yang diberi tugas untuk mengoreksi putusan DKPP.

"Belum dibentuk Makhkamah Etik yang diberikan tugas untuk mengoreksi putusan DKPP. Peradilan TUN di bawah Mahkamah Agung itu berwenang untuk memeriksa persoalan hukum, bukan persoalan etik. Nah ini 2 hal yang beda ya antara problem hukum dan problem etik," ujar Ida.

Ida kemudian menegaskan peradilan hukum tidak bisa membatalkan vonis DKPP yang bersifat masalah etik. Menurutnya hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Karenanya di UU 7 2017 DKPP ini diberikan otoritas untuk menerbitkan vonis yang bersifat final and binding. Jadi peradilan hukum tidak bisa mengoreksi peradilan etik karenanya keputusan Bapak Presiden itu sudah tepat melaksanakan menindaklanjuti putusan DKPP yang final and binding yang tidak bisa dianulir peradilan hukum," tutur Ida.

Diberitakan sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan oleh eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting yang diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Keppres nomor 34/P tahun 2020. Dengan dikabulkan gugatannya, maka Keppres pemberhentian tersebut menjadi batal.

"Mengadili dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," bunyi putusan yang disampaikan di aplikasi e-court yang ditunjukkan oleh pengacara Evi, Heru Widodo pada Kamis (23/7/2020).

"Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020," tulis bunyi putusan itu.

Selain itu, hakim memutuskan agar tergugat Presiden Joko Widodo mencabut Keppres nomor 34/P tahun 2020 itu. Serta mewajibkan tergugat merehabilitasi nama baik Evi Novida.

"Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020," bunyi putusan itu.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan," ungkapnya.

Tonton video 'Jokowi Curhat Ribetnya Birokrasi di RI Saat Lantik Lulusan IPDN':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/idn)