Round-Up

Trump Tagih Jatah Pembelian TikTok untuk Pemerintah

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 05:12 WIB
aplikasi tiktok
Foto: TikTok (Unsplash/Kon Karampelas)
Washington DC -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menagih jatah pemerintah AS atas pembelian TikTok oleh Microsoft. Jika tidak, maka Trump akan melarang aplikasi video itu beroperasi di AS pada 15 September.

Seperti dilansir dari Reuters, Senin (4/8/2020), Trump pada hari Jumat (31/7) lalu mengatakan ia berencana untuk melarang operasi aplikasi video milik China cabang AS itu sesegera mungkin.

Reuters melaporkan pekan lalu beberapa investor menilai TikTok sekitar US$ 50 miliar, angka ini berdasarkan informasi orang-orang yang mengetahui masalah ini.

"Saya memang mengatakan bahwa jika Anda membelinya, berapa pun harganya yang jatuh ke tangan siapa pun yang memilikinya, karena saya rasa itu adalah China pada dasarnya... Saya mengatakan sebagian besar dari harga itu harus masuk ke Perbendaharaan Amerika Serikat karena kami memungkinkan perjanjian ini terjadi," kata Trump.

Trump kemudian membela upayanya untuk itu. Dia menambahkan "tidak ada orang lain yang akan memikirkannya kecuali saya, tapi itulah cara saya berpikir."

Sementara itu, Nicholas Klein, seorang pengacara di DLA Piper, mengatakan secara umum "pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengambil bagian dari kesepakatan pribadi melalui" Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), yang merupakan komite antarlembaga yang meninjau beberapa investasi asing di Amerika Serikat.

Tidak jelas tentang bagaimana pemerintah AS akan menerima bagian dari harga pembelian TikTok cabang AS tersebut.

Trump mengkonfirmasi laporan Reuters hari Minggu (4/8) bahwa ia telah setuju untuk memberikan ByteDance, China waktu 45 hari untuk menegosiasikan penjualan TikTok ke Microsoft.

Trump menambahkan TikTok cabang AS "akan ditutup pada 15 September kecuali jika Microsoft atau orang lain dapat membelinya dan menyelesaikan kesepakatan, kesepakatan yang tepat sehingga Departemen Keuangan... Amerika Serikat mendapatkan banyak uang."

Sementara itu, China menuduh tindakan tersebut sebagai "intimidasi langsung" terhadap aplikasi video populer itu.

"Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan non-diskriminasi (Organisasi Perdagangan Dunia/WTO)," kata juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin seperti dilansir AFP, Selasa (4/8/2020).

Selanjutnya
Halaman
1 2