.webp)
Taiwan mengatakan perwakilan utamanya di Hong Kong telah kembali ke negaranya karena "hambatan politik yang tidak perlu". Selain itu, Taiwan menolak menandatangani pernyataan pro-Beijing.
Seperti dilansir AFP, Jumat (117/7/2020) China marah kepada Taiwan yang mendukung aksi-aksi protes pro-demokrasi di Hong Kong. China juga marah atas keputusan Taiwan untuk membuka kantor perwakilan guna membantu warga Hong Kong yang ingin pindah ke pulau itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Undang-undang Keamanan Nasional baru yang disahkan China, yang diberlakukan terhadap Hong Kong akhir bulan lalu, memerintahkan organisasi politik Taiwan untuk mengumumkan staf dan asetnya.
"Kao Ming-tsun, penjabat direktur Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Taipei, 'terpaksa kembali ke Taiwan karena pihak Hong Kong melanggar konsensus dan membuat hambatan politik yang tidak perlu," kata juru bicara Dewan Urusan Daratan (China), Chiu Chui-cheng.
Chiu menolak untuk menjelaskan apa hambatannya. Berita Up Media Taiwan melaporkan bahwa Kao menolak menandatangani pernyataan yang mendukung pandangan China bahwa Taiwan adalah bagian dari "satu China" ketika ia memperbarui visa kerjanya.
Sebuah sumber di Taipei yang tahu tentang keputusan Kao, mengatakan kepada AFP bahwa dia menolak untuk menandatangani pernyataan yang disampaikan oleh otoritas Hong Kong.
Diketahui bahwa Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menolak gagasan "satu China". Tsai memandang pulau yang demokratis dan dengan pemerintahan sendiri itu sebagai negara yang merdeka secara de facto.
Sikap itu membuat marah China yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya dan bertekad akan merebutnya suatu hari nanti, bahkan dengan kekerasan jika perlu.
Hubungan antara Taiwan dan wilayah semi-otonomi Hong Kong juga cepat memburuk.
Di bawah UU Keamanan Nasional yang baru, China menyatakan dapat menuntut kejahatan keamanan nasional yang dilakukan di luar negeri, termasuk oleh orang asing.
Hal itu telah memicu kekhawatiran warga negara Taiwan dan orang asing lainnya yang mengkritik China, yang akan pergi ke Hong Kong.
Pada hari Kamis (16/7), Taiwan memperingatkan China karena dapat menggunakan UU itu untuk "diplomasi sandera" dan mendesak negara-negara demokratis untuk bersatu menentang ekspansi "otokratis" China.
