Israel Setujui Proyek Kereta Gantung Kontroversial di Yerusalem

Proyek kereta gantung ini akan membawa ribuan orang per jam ke Kota Tua di Yerusalem (Menahem Kahana/AFP/Getty Images via CNN)

Tel Aviv - Otoritas Israel menyetujui proyek kereta gantung kontroversial yang akan membentang di atas wilayah Yerusalem. Proyek kereta gantung ini menuai banyak kritikan terutama dari Palestina.

Seperti dilansir CNN, Rabu (6/11/2019), menurut tweet dari Menteri Keuangan Israel, Moshe Kahlon, saat mengumumkan keputusan tersebut, kereta gantung ini nantinya akan mampu membawa 3 ribu orang per jam ke wilayah Kota Tua, yang menjadi lokasi situs suci sejumlah agama.

Keputusan untuk menyetujui proyek kereta gantung ini disampaikan dalam rapat kabinet Israel saat membahas perumahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Proyek infrastruktur besar-besaran di Yerusalem seringkali memicu kontroversi karena status kota suci itu yang memicu konflik antara Israel dan Palestina. Proyek kereta gantung menjadi salah satunya. Rencana proyek menunjukkan kereta gantung ini nantinya juga akan melintasi wilayah Yerusalem Timur, yang ditinggali banyak warga Palestina dan komunitas internasional menganggapnya sebagai wilayah pendudukan.

Kereta gantung ini rencananya akan berawal di sebuah butik perbelanjaan dan restoran yang disebut sebagai 'First Station', yang terletak di Yerusalem Barat. Kemudian kereta gantung ini akan membentang hingga ke wilayah Yerusalem Timur, dengan satu pemberhentian di kawasan Gunung Zion.

Selanjutnya kereta gantung akan berakhir di dekat Dung Gate, yang merupakan salah satu pintu masuk ke kawasan Kota Tua di Yerusalem, yang juga titik akses terdekat untuk Tembok Ratapan dan Dome of the Rock.

Diketahui bahwa Yerusalem Timur dicaplok oleh Israel dari Yordania saat Six Day War pada tahun 1967 silam dan dianeksasi sesaat setelah itu. Pada tahun 1980, Israel menetapkan keseluruhan kota Yerusalem sebagai ibu kota 'sepenuhnya dan bersatu', namun Palestina mengharapkan Yerusalem Timur suatu saat nanti akan menjadi ibu kota bagi negara Palestina.

Sebuah LSM Israel bernama Emek Shaveh yang memantau pengembangan proyek kereta gantung ini, mengkritik keras keputusan pemerintah Israel untuk menyetujui proyek tersebut.

"Pemerintah tidak pernah bisa menyetujui anggaran untuk penyandang disabilitas dan untuk kesehatan, namun bisa menyetujui anggaran 220 juta shekels (Rp 870,6 miliar) untuk sebuah usaha pariwisata," sebut LSM tersebut dalam pernyataannya.

"Ini jelas merangkum prioritas pemerintahan," imbuh pernyataan itu, sembari menegaskan LSM ini akan menggugat banding persetujuan itu ke Pengadilan Tinggi Israel.

"Menurut pendapat kami, pemerintahan transisi tidak berwenang untuk menyetujui proyek nasional sebesar ini dan dengan dampak politik signifikan semacam ini bagi Yerusalem. Banding ke Pengadilan Tinggi dimaksudkan untuk mencegah dampak destruktif yang akan ditimbulkan proyek kereta gantung ini terhadap wilayah Kota Tua dan terhadap situasi politik rapuh di Yerusalem," jelas Emek Shaveh dalam pernyataannya.

Secara terpisah, Gubernur Yerusalem dari Otoritas Palestina, Adnan Ghaith, juga mengkritik proyek tersebut. "Ini merupakan proyek Zionis oleh pemerintah Israel untuk men-Yahudi-kan Yerusalem. Mereka mulai dengan terowongan bawah tanah dan sekarang mereka ingin men-Yahudi-kan langit dan mengubah setiap simbol Arab di kota ini -- bebatuan, pepohonan dan orang-orangnya," ucap Ghaith kepada CNN.

"Warga Palestina di Yerusalem tidak akan pergi ke mana-mana, kami akan melawan dan kuat seperti biasanya, tapi kami menyerukan pada komunitas internasional untuk mengambil tanggung jawab historis dengan menghentikan kejahatan tiada akhir itu dan melindungi warga kami di Yerusalem," cetusnya.