Seperti dilansir Reuters, Selasa (5/11/2019), Robredo yang merupakan pemimpin oposisi ini mengkritik kebijakan Duterte dalam wawancara dengan Reuters beberapa waktu lalu. Robredo menyebut terlalu banyak orang yang tewas dalam operasi antinarkoba di Filipina, yang menurutnya sama sekali tidak menyelesaikan persoalan karena narkoba masih marak.
Dia juga menyebut bahwa operasi antinarkoba lebih banyak menargetkan kalangan miskin dan polisi diperbolehkan menyalahgunakan wewenang mereka.
Tak hanya itu, Robredo juga menyebut kebijakan antinarkoba membutuhkan pendekatan baru. Komentar itu membuat marah Duterte dan pendukungnya. Bahkan Duterte saat itu menawarkan kepada Robredo untuk mengambil alih dan memimpin langsung penegakan hukum di Filipina.
Meski menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina sejak tahun 2016, Robredo tidak memiliki peran dalam pemerintahan Duterte. Dia diketahui terpilih secara terpisah dari Duterte yang menjabat Presiden Filipina.
Duterte mewujudkan tawarannya dengan menunjuk Robredo sebagai 'tsar narkoba' atau 'drugs tsar'. Namun dijelaskan juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, bahwa keputusan itu merupakan kebijakan yang tulus dan bukan langkah sinis untuk mendiskreditkannya.
