Duterte Tunjuk Rival Politik Utamanya Jadi 'Tsar Narkoba'

Rodrigo Duterte (REUTERS/Lean Daval Jr./File Photo)

Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menunjuk rival politik utamanya, Leni Robredo, yang juga Wakil Presiden Filipina menjadi seorang 'tsar narkoba'. Penunjukan ini dilakukan setelah Robredo terang-terangan mengkritik kebijakan perang melawan narkoba yang digaungkan Duterte.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (5/11/2019), Robredo yang merupakan pemimpin oposisi ini mengkritik kebijakan Duterte dalam wawancara dengan Reuters beberapa waktu lalu. Robredo menyebut terlalu banyak orang yang tewas dalam operasi antinarkoba di Filipina, yang menurutnya sama sekali tidak menyelesaikan persoalan karena narkoba masih marak.

Dia juga menyebut bahwa operasi antinarkoba lebih banyak menargetkan kalangan miskin dan polisi diperbolehkan menyalahgunakan wewenang mereka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya itu, Robredo juga menyebut kebijakan antinarkoba membutuhkan pendekatan baru. Komentar itu membuat marah Duterte dan pendukungnya. Bahkan Duterte saat itu menawarkan kepada Robredo untuk mengambil alih dan memimpin langsung penegakan hukum di Filipina.

Meski menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina sejak tahun 2016, Robredo tidak memiliki peran dalam pemerintahan Duterte. Dia diketahui terpilih secara terpisah dari Duterte yang menjabat Presiden Filipina.

Duterte mewujudkan tawarannya dengan menunjuk Robredo sebagai 'tsar narkoba' atau 'drugs tsar'. Namun dijelaskan juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, bahwa keputusan itu merupakan kebijakan yang tulus dan bukan langkah sinis untuk mendiskreditkannya.

Seorang 'tsar' pada dasarnya merupakan seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan saran atau mengkoordinasikan kebijakan pada sektor-sektor tertentu. Seorang 'drugs tsar' berarti sosok tersebut memiliki tugas mengarahkan kebijakan pemberantasan narkoba di berbagai area.

"Dengan perkembangan ini, Istana (kepresidenan) berharap agar para pencela dan para pengkritik akhirnya melihat ketulusan presiden dalam memberikan tawaran tersebut," ucap Panelo dalam pernyataannya.

Ditegaskan Panelo bahwa keputusan ini diambil 'dengan harapan agar pemerintah bisa sukses dalam memerangi kejahatan yang dipicu oleh penggunaan dan penjualan narkotika secara ilegal, terlepas siapapun yang berkontribusi besar dalam kesuksesan itu'.

Belum ada komentar resmi dari Robredo terkait penunjukan ini. Pekan lalu, juru bicara Robredo menyebut tawaran Duterte itu bertujuan untuk menjadikan Robredo sebagai 'kambing hitam' atas kegagalan dalam operasi perang melawan narkoba.

Perang melawan narkoba, yang menjadi kebijakan khas Duterte, memicu kritikan internasional karena ribuan orang yang tewas dalam operasi tersebut. Kelompok-kelompok HAM, baik domestik maupun internasional, menyebutnya sebagai eksekusi sistematis dan ditutup-tutupi oleh polisi. Tuduhan ini ditolak mentah-mentah oleh Kepolisian Filipina.

Duterte juga marah terhadap resolusi HAM PBB pada Juli lalu yang memerintahkan penyelidikan atas kematian dalam operasi melawan narkoba di Filipina. Tahun lalu, Duterte menarik keanggotaan Filipina dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah ICC meluncurkan penyelidikan awal terhadap pemerintahannya.

Para aktivis menyebut polisi Filipina bertindak dengan impunitas, dan dengan dukungan diam-diam dari presiden yang pernah menyatakan bahwa perang melawan narkoba akan menewaskan 100 ribu orang. Kepolisian Filipina mengakui nyaris 7 ribu tersangka narkoba, yang melawan penangkapan, tewas dalam operasi penggerebekan. Polisi menyangkal keterlibatan dalam kematian misterius ribuan pengguna narkoba lainnya.

Ditambahkan Panelo bahwa Duterte telah menginstruksikan seluruh departemen untuk mendukung Robredo. "Jika dia (Robredo-red) mengkritik perang melawan narkoba dengan menyebutnya tidak efektif, maka pasti ada gagasan-gagasan dalam pikirannya untuk membuatnya efektif," ucap Panelo kepada media lokal, ANC.