Seperti dilansir Reuters, Senin (28/10/2019), Duterte diketahui memiliki hubungan dingin dengan Robredo, yang merupakan pemimpin oposisi dan terpilih secara terpisah sebagai Wapres Filipina. Kebijakan antinarkoba yang dicetuskan Duterte telah menewaskan ribuan orang dan memicu kecaman global, namun mendapat dukungan kuat menurut polling domestik di Filipina.
"Saya akan menyerahkan wewenang saya soal penegakan hukum," tegas Duterte dalam pernyataan terbarunya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya akan memberikannya kepada Wakil Presiden selama enam bulan. Saya akan membiarkan dia mengambil alihnya, mari kita lihat apa yang terjadi. Saya tidak akan ikut campur," ucapnya.
Tidak diketahui pasti apakah tawaran Duterte itu merupakan sarkasme atau sungguhan. Meskipun Duterte juga menyatakan bahwa dirinya akan mengirimkan surat secara langsung kepada Robredo yang mantan pengacara HAM ini.
Juru bicara Duterte belum memberikan respons atas pertanyaan Reuters soal dasar hukum bagi transfer wewenang semacam itu.
Tawaran Duterte ini disampaikan setelah Robredo dalam pernyataannya kepada Reuters menyebut terlalu banyak orang yang tewas dalam operasi antinarkoba di Filipina, yang menurutnya sama sekali tidak menyelesaikan persoalan narkoba yang marak.
Komentar Robredo membuat marah Duterte, staf dan pendukungnya. Robredo dalam pernyataannya juga mendorong dibukanya akses bagi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM yang menyelimuti operasi antinarkoba itu. Tuduhan itu disebut pemerintahan Duterte sebagai kebohongan.
Dalam pernyataan terbaru, Duterte menyebut Robredo bisa memulai tugas barunya kapan saja, mungkin paling cepat pada Senin (28/10) malam waktu setempat.
Saat dimintai komentar oleh Reuters, kantor Robredo menyebut sang Wapres tidak memiliki komentar untuk tawaran Duterte.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini