Suu Kyi Keluhkan Kurangnya Fokus Dunia pada 'Teroris' Rakhine

Naypyitaw - Pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengeluhkan kurangnya fokus global terhadap ekstremisme dan 'teroris' di wilayah Rakhine. Diketahui bahwa di wilayah Rakhine, militer Myanmar dituduh melakukan genosida terhadap warga muslim Rohingya.

Seperti dilansir AFP, Jumat (25/10/2019), pernyataan yang disampaikan Suu Kyi ini merupakan bagian dari posisi lama untuk membela operasi militer terhadap Rohingya di Rakhine, yang memaksa ratusan ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh tahun 2017 lalu.

Operasi militer Myanmar memicu sanksi-sanksi dari Amerika Serikat (AS) terhadap tokoh-tokoh militer negara tersebut dan memunculkan tuduhan genosida dari para penyidik PBB. Dalam pembelaannya, Myanmar menyebut operasi militer itu diperlukan dan proporsional untuk membasmi militan Rohingya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penegasan yang sama disampaikan Suu Kyi dalam wawancara dengan surat kabar Jepang, Nikkei, pada Rabu (23/10) waktu setempat.

"Ada elemen ekstremis tertentu yang tidak menginginkan perdamaian di Rakhine... karena bagi banyak terorisme, persoalan adalah apa yang membuat mereka berhasil," sebut Suu Kyi dalam pernyataannya.

"Jadi kami kecewa... bahwa komunitas internasional memberikan perhatian sangat kecil pada elemen teroris dalam persoalan-persoalan di Rakhine," imbuhnya.

Kelompok pemberontak etnis Rakhine, yang menganut Buddha, juga bertempur melawan militer Myanmar di wilayah yang diselimuti konflik dan kebencian komunal. Suu Kyi yang berada di bawah tahanan rumah selama 15 tahun saat rezim junta militer masih menguasai Myanmar, pernah menjadi ikon kebebasan. Namun reputasi internasionalnya dinodai oleh operasi militer terhadap Rohingya.

Para penyidik PBB menyerukan dilakukannya evaluasi pakar untuk mencari tahu apakah Suu Kyi bisa dijerat hukum untuk penganiayaan terhadap Rohingya.

Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang menaungi Suu Kyi kini ada dalam kesepakatan berbagi kekuasaan dengan militer Myanmar, yang sebelumnya menguasai negara itu dengan tangan besi selama nyaris lima dekade. Di bawah kesepakatan itu, militer Myanmar berhak mendapatkan kursi dalam parlemen dan menguasai penuh seluruh urusan keamanan.

Janji NLD untuk mengamandemen kesepakatan itu belum terpenuhi. Kepada Nikkei, Suu Kyi menyatakan amandemen kemungkinan tidak akan terwujud sebelum pemilu tahun depan. "Kami meyakini perubahan akan datang, tapi seberapa cepat hal itu terjadi, sulit bagi kami untuk diprediksi... militer tidak terlalu antusias dengan amandemen yang kami usulkan," tandasnya.