Hong Kong Masih Bergejolak, China Tak Mau Melunak

Menanggapi larangan Kepolisian Hong Kong itu, pihak CHRF -- yang bertanggung jawab atas sebagian besar unjuk rasa di Hong Kong dalam beberapa dekade terakhir -- menyatakan akan mengajukan banding.

"Anda bisa melihat bahwa tindakan polisi semakin meningkat, dan Anda bisa melihat (pemimpin Hong Kong) Carrie Lam pada faktanya tidak berniat untuk membiarkan Hong Kong kembali damai, tapi berupaya menghasut kemarahan lebih banyak warga melalui langkah-langkah keras," cetus pemimpin CHRF, Jimmy Sham, kepada wartawan setempat.

Di sisi lain, pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, disebut telah melaporkan lima tuntutan demonstran antipemerintah kepada pemerintah pusat China. Lam juga menyatakan pencabutan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang kontroversial bisa membantu meredakan krisis politik di Hong Kong.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (30/8), tiga sumber yang memahami langsung isu ini mengatakan bahwa pemerintah pusat China menolak proposal yang diajukan Lam soal pencabutan RUU ekstradisi. Menurut sumber-sumber itu, Lam diperintahkan untuk tidak tunduk pada tuntutan para demonstran.

Baca juga: Patuhi Larangan Polisi, Demonstran Hong Kong Batalkan Unjuk Rasa

Penolakan China terhadap proposal Lam soal cara penanganan krisis politik di Hong Kong, pertama kali diungkap oleh Reuters. Penolakan semacam ini menjadi bukti konkret soal seberapa jauh China mengendalikan pemerintah Hong Kong, terutama dalam responsnya untuk unjuk rasa besar-besaran.

Pemerintah pusat China mengecam unjuk rasa di Hong Kong dan menuduh ada kekuatan asing yang memicu kerusuhan di sana. Kementerian Luar Negeri China berulang kali memperingatkan negara-negara lain untuk tidak mencampuri urusan Hong Kong, yang disebut sebagai 'urusan internal'.

Disebutkan salah satu sumber yang dikutip Reuters bahwa laporan Lam itu menganalisis bagaimana mengabulkan salah satu tuntutan demonstran bisa meredakan situasi. Laporan itu disusun Lam sebelum rapat di Shenzhen pada 7 Agustus lalu, yang dimaksudkan untuk memeriksa lima tuntutan demonstran.