Pidato Langka di DK PBB, Abbas Serukan Konferensi Internasional

New York - Presiden Palestina, Mahmud Abbas, menyerukan digelarnya konferensi internasional untuk membahas isu Timur Tengah pada pertengahan tahun 2018. Hal ini disampaikan Abbas dalam pidato langka di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Seperti dilansir Reuters, Rabu (21/2/2018), konferensi internasional ini bertujuan meluncurkan proses perdamaian Timur Tengah yang baru dan lebih luas untuk meniti jalan menuju negara Palestina.

Abbas menyampaikan proposal yang disebut sebagai 'rencana perdamaian' ini dalam pidato langka di hadapan Dewan Keamanan PBB di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (20/2) waktu setempat. Proposal AS itu berisi upaya membangkitkan kembali perundingan Israel-Palestina yang buntu, dengan mediasi internasional yang berarti AS akan memainkan peran lebih kecil dibanding sebelumnya.

Baca juga: Presiden Abbas Minta Uni Eropa Resmi Akui Negara Palestina

Pengumuman Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 memancing kemarahan Palestina. Otoritas Palestina langsung menyatakan AS tidak bisa berperan lagi sebagai mediator dalam proses perdamaian Timur Tengah.

"Untuk menjawab pertanyaan (soal) Palestina, menjadi penting untuk membentuk mekanisme internasional multilateral melalui konferensi internasional," sebut Abbas dalam pidatonya.

Abbas menyalahkan Israel atas kegagalan upaya perdamaian. Dia menyebut Israel 'bertindak seperti negara di atas hukum' dan 'menutup pintu bagi solusi dua negara' terkait konflik Israel-Palestina. Dituturkan Abbas, konferensi internasional yang digagasnya akan dihadiri oleh Israel dan Palestina, para pemain regional, kemudian lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Inggris, China, Prancis, Rusia dan AS) dan Kuartet Diplomatik (Uni Eropa, PBB, Rusia dan AS).

Baca juga: Presiden Abbas Sebut Tawaran Damai Trump Sebagai Tamparan Abad Ini

Konferensi internasional itu, menurut Ababs, nantinya akan mengarah pada terwujudnya keanggotaan penuh PBB bagi negara Palestina, kemudian pengakuan bersama bagi Israel dan Palestina serta pembentukan mekanisme internasional untuk mencapai kesepakatan akhir.

Proses perdamaian Israel-Palestina buntu sejak April 2014 setelah dorongan besar dari pemerintahan AS era Presiden Barack berakhir kegagalan. Pemerintahan Trump mempersiapkan rencana perdamaian baru meskipun kesempatan mencapai kesepakatan sangat kecil.

Palestina berharap adanya keterlibatan internasional yang lebih besar dalam proses perdamaian akan mampu menangkal hal yang mereka anggap sebagai kecondongan AS terhadap Israel. Namun Israel, yang kerap menuding Uni Eropa dan PBB menentangnya, enggan menerima mediator lain selain AS dalam proses perdamaian itu.

Mahmud Abbas saat berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB di New York Foto: REUTERS/Lucas Jackson

(nvc/ita)