Suu Kyi Tolak Rencana PBB Selidiki Kekerasan Rohingya di Rakhine

Brussels - Dewan HAM PBB memutuskan untuk menyelidiki tudingan tindak kejahatan tentara Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, menolak mentah-mentah keputusan PBB itu.

Pada Maret lalu, badan PBB untuk urusan hak asasi manusia itu sepakat untuk mengerahkan tim pencari fakta ke Myanmar untuk menyelidiki tudingan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap warga Rohingya di Rakhine.

"Kami tidak sepakat dengan itu," tegas Suu Kyi dalam konferensi pers bersama Direktur Diplomatik Uni Eropa Frederica Mogherini dalam kunjungannya ke Brussels, Belgia seperti dilansir AFP, Rabu (2/5/2017).

"Kami telah melepaskan diri kami dari resolusi karena kami pikir resolusi itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," imbuhnya.

Baca juga: Myanmar Kembali Tegaskan Tak Ada Pembersihan Etnis Rohingya

Suu Kyi yang merupakan peraih Nobel Perdamaian ini menyebut negaranya akan 'senang untuk menerima' rekomendasi yang sejalan dengan kenyataan di lapangan. "Tapi rekomendasi itu, yang akan semakin memecah belah dua komunitas di Rakhine, tidak akan kami terima, karena itu tidak akan membantu menyelesaikan persoalan yang muncul setiap waktu," ucap Suu Kyi.

Sosok Suu Kyi sebagai seorang pembela HAM mulai memudar seiring kegagalannya untuk bersikap tegas atas perlakuan kasar pada warga Rohingya di negaranya sendiri. Suu Kyi sama sekali tidak mengecam kekerasan yang dialami Rohingya.

Berbagai organisasi HAM melaporkan ratusan warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan tewas dalam operasi militer Myanmar selama beberapa bulan terakhir. Sedangkan nyaris 75 ribu warga Rohingya lainnya kabur ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri.

Suu Kyi menolak tudingan bahwa dirinya maupun otoritas Myanmar secara sengaja membiarkan kekejian terjadi pada Rohingya. "Saya tidak cukup yakin apa yang Anda maksud dengan kami tidak prihatin sama sekali terhadap tudingan kekejian yang terjadi di Rakhine," ujarnya.

"Kita telah menyelidikinya dan telah mengambil tindakan," sebut Suu Kyi.

Baca juga: UNICEF Serukan Myanmar Bebaskan Anak-anak Rohingya yang Ditahan

Dalam konferensi pers yang sama, Direktur Diplomatik Uni Eropa Frederica Mogherini mendorong Suu Kyi untuk mendukung penyelidikan PBB. "Pengerahan tim pencari fakta merupakan salah satu dari sedikit ketidaksepakatan di antara kami. Ini bisa berkontribusi dalam mencari fakta masa lalu, membantu upaya bersama di masa mendatang, yang kami sepakati," ucap Mogherini.

(nvc/nwk)