Marah Soal Tembok, Presiden Meksiko Tetap Akan Temui Trump

Mexico City - Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto masih tetap akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pekan depan. Rencana pertemuan tidak dibatalkan meskipun Meksiko dan AS sedang tegang terkait masalah tembok perbatasan.

Trump pada Rabu (25/1) waktu setempat, menandatangani perintah eksekutif yang salah satunya menginstruksikan dimulainya perencanaan dan pembangunan tembok perbatasan kontroversial dengan Meksiko. Penandatanganan dilakukan saat delegasi Meksiko yang dipimpin Menteri Luar Negeri (Menlu) Meksiko Luis Videgaray tiba di Gedung Putih untuk berunding serta mempersiapkan kunjungan Presiden Nieto pada 31 Januari mendatang.

Baca juga: Trump Teken Pembangunan Tembok, Meksiko: Kami Tak Akan Bayar

Keputusan Trump memicu kemarahan Meksiko, dengan sejumlah politikus oposisi menyebutnya sebagai penghinaan terhadap upaya pemerintah Meksiko untuk berunding dengan pemerintahan Trump. Oposisi pun menyerukan agar Presiden Nieto membatalkan rencana pertemuan dengan Trump.

"Pertemuan antara kedua presiden di Washington pada Selasa (31/1) pekan depan masih dikonfirmasi," tegas Menlu Videgaray menanggapi seruan itu, seperti dilansir Reuters, Kamis (26/1/2017).

"Pertemuan itu, untuk saat ini, masih akan berjalan," imbuhnya.

Baca juga: Presiden Meksiko Didesak Batalkan Pertemuan dengan Trump

Dalam pernyataannya, Presiden Nieto mengecam keras keputusan Trump dan menegaskan Meksiko tidak akan pernah membayar pembangunan tembok itu. "Meksiko tidak percaya pada tembok. Saya telah mengatakannya berulang kali: Meksiko tidak akan membayar untuk tembok apapun," tegasnya.

Presiden Nieto juga memerintahkan 50 konsulat yang ada di AS untuk bertindak sebagai penasihat hukum untuk hak-hak para imigran. "Di mana pun ada imigran Meksiko yang butuh bantuan kita, kita harus membantunya," ujarnya.

Dijelaskan seorang sumber yang memahami pemikiran pemerintah Meksiko, bahwa langkah itu dimaksudkan untuk membanjiri pengadilan imigrasi AS dengan gugatan penolakan deportasi. Pengadilan imigrasi AS dilaporkan telah dibanjiri sekitar setengah juta kasus serupa.





(nvc/ita)