.webp)
Tampil menyambut Suu Kyi dalam kunjungan pertama setelah memenangkan pemilu bersejarah tahun lalu, Obama mengumumkan serangkaian langkah yang akan ditempuh AS untuk memulihkan Myanmar, yang disebut AS sebagai Burma, yang terisolasi secara ekonomi beberapa dekade terakhir.
"Amerika Serikat sekarang tengah bersiap untuk mencabut sanksi yang telah kami berlakukan terhadap Burma cukup lama," ucap Obama, sembari menyebut langkah itu akan dilakukan segera, seperti dilansir AFP, Kamis (15/9/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Kunjungi Gedung Putih, Aung San Suu Kyi Dinilai Berubah Jadi Politisi
Dalam surat kepada Kongres AS, Obama mengumumkan rencananya untuk menerapkan kembali tarif preferensi untuk Myanmar yang disetop selama lebih dari dua dekade terakhir saat Myanmar dipimpin junta militer. Gedung Putih sangat bertekad membantu perekonomian Myanmar dan juga pemerintahannya yang baru, yang mengalami transisi sulit dari negara junta militer menjadi negara demokrasi secara penuh.
Suu Kyi secara resmi menjabat Menteri Luar Negeri Myanmar, namun dia juga ditunjuk menjadi Konselor Negara, jabatan setara perdana menteri. Meskipun partai yang dipimpinnya, Liga Nasional Demokrasi (NLD) menang pemilu, Suu Kyi dilarang secara konstitusional menjabat Presiden Myanmar, maka dibentuklah jabatan Konselor Negara untuk Suu Kyi.
Saat tiba di Washington, AS, wanita berusia 71 tahun ini mendapat sambutan ala kepala negara oleh AS. Setelah berbicara dengan Obama, Suu Kyi ikut serta dalam sesi foto di Ruang Oval, Gedung Putih. Obama menyelamati Suu Kyi atas perkembangan demokrasi yang dicapai Myanmar.
"Ini menjadi kabar baik di tengah era ketika terlalu banyak negara-negara bergerak ke arah berlawanan," sebut Obama.
Baca juga: Ratusan Warga Myanmar Protes Komisi Soal Rohingya yang Dibentuk Suu Kyi
Obama tidak menyebut lebih lanjut, kapan dirinya akan mencabut perintah eksekutif yang memberlakukan sanksi luas bagi Myanmar yang ditetapkan sebagai 'darurat internasional'. Meskipun beberapa pembatasan dalam hubungan militer juga sanksi untuk sejumlah individu di Myanmar akan tetap diberlakukan, mencabut perintah eksekutif itu berarti akan membawa kejelasan pada perusahaan-perusahaan AS yang ingin berbisnis di negara itu.
Pada Mei 2016 lalu, AS telah mencabut embargo keuangan dan perdagangan untuk sejumlah bisnis dan bank negara Myanmar, namun langkah itu masih membuat cemas perusahaan AS.
(nvc/nwk)
