.webp)
Lima warga AS, termasuk wartawan Washington Post Jason Rezaian, dibebaskan pada 16 Januari 2016 lalu sebagai pertukaran dengan tujuh warga Iran yang ditahan Iran di AS. Kesepakatan pertukaran tahanan itu bertepatan dengan pencabutan sanksi internasional terhadap Iran.
Saat itu, AS menyebut pihaknya memenuhi klaim Iran sejak lama di Pengadilan Klaim Iran-AS di Den Haag, dengan mencairkan dana US$ 400 juta yang dibekukan sejak 1981, ditambah bunga US$ 1,3 miliar yang menjadi hak Iran. Dana itu bagian dari trust fund atau dana amanah yang dibayarkan Iran ke AS, sebelum Revolusi Islam terjadi di Iran tahun 1979 lalu, untuk membeli perlengkapan militer AS. Dana itu tertahan selama proses litigasi berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti dilansir Reuters, Kamis (4/8/2016), juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, membantah tudingan bahwa uang itu dibayarkan secara diam-diam sebagai tebusan. Tudingan itu dilontarkan kalangan politikus Partai Republik baru-baru ini.
"AS, di bawah Presiden Obama, tidak membayar uang tebusan untuk menjamin pembebasan warga Amerika yang secara tidak adil ditahan di Iran dan kita tidak akan pernah membayar uang tebusan," tegas Earnest, yang juga menanggapi artikel media AS, Wall Street Journal (WSJ), yang melaporkan AS diam-diam mengirimkan uang tunai ke Iran via udara.
Pembayaran dilakukan segera di tengah kekhawatiran Iran bahwa AS terus menunda untuk memenuhi putusan pengadilan, karena muncul kritikan dalam negeri. Disebutkan sejumlah pejabat AS, karena saat itu Iran masih berada di bawah sanksi internasional, maka pembayaran dilakukan secara tunai dalam berbagai mata uang seperti Euro dan Franc Swiss dan mata uang lainnya.
Baca juga: Berencana Serang Gedung Capitol Saat Obama Berpidato, Pria AS Diadili
Sementara itu, muncul pertanyaan soal waktu pembayaran dana amanah itu yang bertepatan dengan pembebasan warga AS yang ditahan Iran. Dilaporkan WSJ, bahwa beberapa pejabat senior pada Departemen Kehakiman AS sebenarnya keberatan uang itu dikirimkan via pesawat, pada saat yang sama ketika Iran membebaskan warga AS yang ditahannya. Keberatan itu, menurut WSJ, ditolak oleh Departemen Luar Negeri AS.
"Orang-orang tahu itu akan terlihat seperti apa, dan ada kekhawatiran bahwa warga Iran mungkin mengira uang itu sebagai uang tebusan," sebut seorang sumber yang memahami persoalan ini seperti dikutip WSJ.
Dalam pembelaannya, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menyebut pembayaran dana amanah itu sebagai keputusan bersama antar departemen pemerintah serta menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menolak keberatan departemen lainnya.
Baca juga: Penyandang Dana Partai Republik Membelot Dukung Hillary Clinton
Terlepas dari itu semua, Ketua Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintah pada DPR AS, Jason Chaffetz, mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri AS John Kerry untuk memintanya hadir dalam sidang parlemen khusus membahas pembayaran dana kepada Iran itu.
(nvc/nwk)
