Diskusi Quo Vadis Transportasi Online

Jakarta - Transportasi online kembali menjadi perbincangan usai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir 14 pasal Permenhub No 26 tahun 2017 tentang hal tersebut.

Hadir dalam acara tersebut Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisa Hastadi, Pengamat Transportasi Forum Warga Kota Jakarta Azaz Tigor Nainggolan, Direktur merger Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU Taufik Aryanto, Pakar Perundang-undangan sekaligus Direktur Pusat Pengkajian Pancasila Bayu Dwi Anggono.

Transportasi online adalah bentuk dari industri kreatif yang berkembang di era digital. Industri kreatif ini merupakan bentuk revolusi industri 4.0 yang mengikuti perkembangan teknologi. Memang sudah seharusnya persaingan tetap harus ada dan peran pemerintah cukup mengawasi saja, agar aturan baik untuk semua pihak.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir 14 pasal dalam Permenhub 26 tahun 2017 terkait transportasi online membuatnya tidak bisa lagi diatur pemerintah. Artinya aturan-aturan tersebut tidak bisa lagi dihidupkan oleh pemerintah meski dengan cara membuat peraturan baru.

Foto

Diskusi Quo Vadis Transportasi Online

Ini Tersangka Korupsi yang Diperiksa KPK Hari Ini

Penyidikan Rampung, Nurhadi-Menantu Akan Segera Disidang

Rekam Jejak Kasus MeMiles yang Bosnya Divonis Bebas

Tahun 2025, Ojol dan Taksol Bakal Pakai 26 Ribu Unit Kendaraan Listrik

Telkom Bawa 'Gojek' ke Timor Leste

48% Warga Jabodetabek Pakai Ojek Online untuk Akses Transportasi Publik

Riuh Rendah Uber IPO yang Diwarnai Demo Driver

Momen Weekend Jokowi, Selfie dan Kumpul Bareng Sopir Online