Para analis Iran kini tengah memperdebatkan apakah Republik Islam berada di ambang transisi historis: dari sistem teokrasi menuju bentuk kekuasaan di mana militer mendominasi.
Korps Garda Revolusi Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) yang dibentuk pada 1979 untuk melindungi revolusi Islam telah bertransformasi dari sekadar faksi militer menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar.
Melalui perusahaan-perusahaan afiliasinya, IRGC disebut menguasai sekitar setengah dari kekayaan minyak Iran serta memiliki kepentingan luas di sektor konstruksi, telekomunikasi, hingga ekspor bernilai miliaran dolar.
Transformasi ini telah berlangsung selama beberapa dekade, tapi perang di Iran disebut telah mempercepatnya secara drastis.
"Meski dalam konteks status darurat yang terbentuk sejak pecahnya perang pada 28 Februari 2026, komando strategis dan operasional negara secara resmi telah diserahkan kepada markas perang dan para jenderal tertinggi," kata analis politik dan penulis asal Jerman, Faraj Sarkohi.
"Itu sama sekali tidak berarti transformasi sistem menjadi kediktatoran militer murni," tambahnya. Dikatakannya, hal ini karena salah satu fondasi utama kekuasaan ini tetap prinsip Wilayatul Faqih, gagasan yang dicetuskan oleh Ayatollah Khomeini. Konsep ini memberikan kekuasaan tertinggi kepada seorang ulama rujukan dalam Islam Syiah alias marja', karena diyakini memiliki pengetahuan mendalam tentang syariat dan keadilan sosial.
Pengangkatan Mojtaba: akhir dari legitimasi agama?
Usai tewasnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dalam serangan Israel pada 28 Februari, Majelis Ahli Iran, yang dilaporkan berada di bawah tekanan Garda Revolusi, menunjuk putranya, Mojtaba Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi yang baru.
Para analis menilai keputusan itu mencerminkan pergeseran kekuasaan menuju institusi keamanan.
Peneliti The Hague Institute for Geopolitics, Damon Golriz, melihat penunjukan Mojtaba sebagai titik balik dalam sejarah Iran.
"Penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi memperkuat kenyataan bahwa dalam Republik Islam, kalkulasi politik dan keseimbangan kekuasaan, bukannya legitimasi religius, telah menjadi faktor penentu," ujarnya.
Mojtaba Khamenei adalah seorang ulama berusia 56 tahun yang tidak pernah menduduki jabatan keagamaan senior maupun memainkan peran menonjol dalam politik elektoral Iran.
"Penunjukannya lebih didasarkan pada jaringan relasi yang luas dan struktur kekuasaan internal, bukan pada kualifikasi," kata Golriz. "Ia mungkin duduk di kursi pemimpin, tetapi pada saat yang sama juga mengosongkan jabatan itu dari dalam. Ia pemimpin dalam nama, tetapi pada kenyataannya hanyalah figur dekoratif."
Jaringan kekuasaan IRGC yang berakar di lingkungan militer
Hubungan Mojtaba Khamenei dengan aparat keamanan terjalin sejak masa perang, ketika ia bergabung dengan Garda Revolusi pada tahun 1987 dan bertugas dalam Perang Iran-Irak di Batalion Habib Ibn Mazahir di bawah Divisi 27 Mohammad Rasoul Ollah IRGC.
Batalion ini kemudian menjadi titik awal terbentuknya jaringan yang selama beberapa dekade berikutnya membentuk inti utama elite intelijen dan kepemimpinan IRGC.
Jaringan yang berakar di lingkungan militer ini, dalam leibh dari dua dekade terakhir, berfungsi sebagai perpanjangan tangan keamanan dari Kantor Pemimpin Tertinggi.
Sejak 2009, menurut Golriz, Mojtaba juga berperan langsung dalam mengoordinasikan para komandan dan memobilisasi milisi Basij, sebuah kelompok paramiliter di bawah Garda Revolusi yang digunakan untuk meredam protes publik.
"Ia mengambil alih kepemimpinan langsung organisasi Basij saat penindasan protes tahun 2009 dan memindahkan berbagai pertemuan keamanan ke Kantor Pemimpin Tertinggi, sehingga membangun hubungan kelembagaan utama dengan pusat-pusat kekuasaan yang kini menjadi aktor dominan," tambahnya.
Golriz menyebut, meski kekuasaan eksekutif resmi berada di tangan Presiden Masoud Pezeshkian, "kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Mojtaba Khamenei dan jaringan generasi baru figur militer serta keamanan."
"Di balik citra keulamaan ini, pusat kekuasaan telah bergeser dari lingkungan akademis keagamaan teologi ke lingkungan militer. Mojtaba menyediakan payung ideologis, sementara Garda Revolusi menjalankan fungsi pemerintahan yang sebenarnya."
Krisis ekonomi memicu gelombang protes baru
Di tengah gejolak geopolitik dan internal tersebut, data ekonomi menunjukkan gambaran situasi kemiskinan yang mengkhawatirkan di Iran. Bahkan jika terjadi pergeseran bentuk pemerintahan dari teokrasi absolut ke junta militer, kondisi ini dinilai berpotensi memicu protes besar.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Iran akan menyusut sekitar 6% pada tahun 2026, dengan inflasi mencapai 68,9%.
Lonjakan inflasi ini, ditambah meningkatnya garis kemiskinan, telah secara drastis menekan daya beli pekerja dan kelas buruh.
"Rezim ini telah kehilangan hegemoni intelektual dan ideologisnya sejak lama," kata Sarkohi, merujuk pada jurang pemisah antara pemerintah dan masyarakat. "Mayoritas masyarakat sangat bertolak belakang dengan budaya negara dan sebagian besar telah melepaskan diri darinya dalam kehidupan sosial maupun pribadi mereka."
Golriz menegaskan hal itu dengan data yang lebih tajam.
"Sekitar 80% warga Iran memiliki penolakan mendalam terhadap sistem ini. Dengan rata-rata usia di bawah 35 tahun, Iran saat ini adalah masyarakat pascarevolusi, masyarakat yang tidak memilih tatanan politik ini dan telah menghabiskan sebagian besar dekade terakhir dengan turun ke jalan untuk melawannya," ujarnya.
"Pembunuhan massal terhadap demonstran damai pada Januari 2026 telah secara definitif menghancurkan sisa kontrak sosial antara rezim dan rakyat."
Sarkohi menambahkan, bahkan institusi negara kini mengantisipasi munculnya kembali gelombang pemberontakan spontan di Iran, kerusuhan yang bisa mendorong orang kembali turun ke jalan hanya karena satu pemicu kecil.".
Ia juga menyebut adanya "gerakan sipil, buruh, dan demokratis yang terorganisir, termasuk guru, pekerja, mahasiswa, dan kelompok perempuan."
Antara represi dan kompromi politik
Kedua analis sepakat bahwa dalam bentuk barunya yang bersifat militer-religius, rezim tidak lagi dapat memerintah seperti sebelumnya.
Sarkohi memperkirakan bahwa jika terjadi kesepakatan sementara dengan Amerika Serikat, pemerintah akan tetap dipaksa melakukan konsesi di sejumlah bidang sosial, seperti aturan wajib hijab, sambil tetap mempertahankan represi politik terhadap oposisi.
Golriz menguraikan skenario jangka panjang yang saat ini dinilai kecil kemungkinannya.
"Skenario paling ideal adalah semacam peninjauan ulang: dialog nasional yang nyata dengan perspektif rekonsiliasi dan kompromi, agar Iran dapat berkembang dari 'utopia revolusioner' menjadi negara normal yang damai dengan rakyatnya sendiri dan dunia," ujarnya.
Namun, ia mengakui jalan itu sangat sulit ditempuh.
"Belum ada oposisi yang memiliki basis dukungan yang luas dan kredibel yang mampu secara kohesif mewakili aspirasi mayoritas masyarakat."
Golriz menyimpulkan bahwa model pemerintahan lama Republik Islam yang bertumpu pada korupsi struktural, represi terorganisir, dan pemaksaan ideologi tidak lagi efektif.
Para ayatollah "tidak akan lenyap dalam semalam, tetapi tekad politik mereka secara bertahap--tak terelakkan, akan menjadi bagian dari sejarah," ujarnya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani
Editor: Melisa Ester Lolindu
Simak Video 'Donald Trump: Perang dengan Iran Berakhir Hari Ini!':
(ita/ita)