Sejak puluhan tahun Hizbullah dituntut meletakkan senjata, termasuk dalam sejumlah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Perlucutan senjata secara konkret juga tercantum dalam perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat dan Prancis, yang disetujui Israel dan Lebanon pada November lalu, untuk mengakhiri serangan terhadap wilayah selatan Lebanon.
Kabinet Lebanon pada awal bulan ini mulai membahas rancangan undang-undang, untuk menegakkan monopoli negara atas kepemilikan senjata hingga akhir tahun. Namun, milisi yang oleh banyak negara Barat digolongkan sebagai organisasi teroris itu menolak perlucutan senjata.
Hizbullah menafsirkan seruan yang tertuang dalam perjanjian itu "hanya berlaku di Lebanon selatan", demikian menurut analisis International Crisis Group pada awal Agustus.
Pemimpin Hizbullah, Naim Kassim, pekan lalu kembali menegaskan penolakannya dengan kata-kata tajam. Menurutnya, perlucutan senjata hanya melayani kepentingan AS dan Israel dan akan menjerumuskan Lebanon ke dalam "krisis berat."
Jika pemerintah mencari konfrontasi dengan Hizbullah, "maka tidak akan ada kehidupan di Lebanon."
Kassim secara gamblang memperingatkan akan terjadi "perang saudara" – yang membuat Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, menyatakan ancaman itu setara dengan deklarasi perang. Di platform X dan dalam wawancara surat kabar berbahasa Arab, dia menegaskan "setiap ancaman atau upaya intimidasi terkait perang saudara benar-benar tidak dapat diterima."
Perjuangkan kelangsungan politik
Lebanon pernah remuk redam oleh perang saudara antara 1975 hingga 1990, dengan puluhan ribu korban jiwa. Trauma masa lalu masih membayangi banyak orang. "Meski begitu, reaksi Hizbullah sudah dapat diduga sebelumnya," kata Merin Abbass, direktur Friedrich-Ebert-Stiftung di Beirut.
"Tidak ada yang tahu berapa banyak senjata yang masih dimiliki milisi itu. Misteri ini adalah satu-satunya kartu yang bisa mereka mainkan. Dengannya mereka bisa mencoba meningkatkan pengaruh politik. Karena pada akhirnya, segalanya adalah soal kelangsungan politik Hizbullah," ujar Abbass.
Namun, milisi Syiah yang disokong Iran itu telah banyak kehilangan kekuatan dan pengaruh usai digempur Israel tahun lalu. Serangan Israel bukan hanya menghancurkan gudang senjata, tapi jajaran kepemimpinan – terutama Hassan Nasrallah yang tewas dalam serangan udara Israel pada September 2024.
Dukungan internasional bagi Hizbullah juga menurun, ketika misalnya pada Desember tahun lalu sekutu dekatnya Bashar Assad di Suriah tumbang. Bahkan Iran, sponsor utama Hizbullah selama puluhan tahun, kini tak lagi bisa leluasa menyuplai senjata karena terputusnya jalur darat melalui Suriah.
Keterlibatan Iran?
"Secara prinsip, perlucutan Hizbullah bukan hal mustahil, meski sulit secara politik," kata analis politik Lebanon Ronnie Chatah kepada DW. Dia menyinggung contoh sukses di negara lain, seperti kelompok pemberontak IRA di Irlandia, FARC di Kolombia atau ETA di Spanyol.
Menurut Chatah, syarat utama perlucutan senjata adalah perundingan internasional dengan melibatkan Iran sebagai pendukung utama Hizbullah. "Bisa dikatakan Iran kini memimpin Hizbullah. Karena itu Ali Larijani, kepala keamanan resmi Iran, baru saja mengunjungi Lebanon."
Kesepakatan dengan Iran adalah prasyarat perlucutan Hizbullah. Secara politik, hal itu sulit dibayangkan saat ini, namun Chatah tetap melihat peluang di masa depan, yakni "melalui keterlibatan AS, atau lewat pembukaan jalur lain," ujarnya.
"Mayoritas warga Lebanon sebenarnya mendukung perlucutan senjata Hizbullah," kata Merin Abbass menambahkan. "Tapi dari sudut pandang sebagian besar warga, integritas teritorial Lebanon masih menjadi ancaman terbesar – terutama dari Israel. Tentara Israel sering melanggar kedaulatan nasional Lebanon."
Sejak gencatan senjata November lalu, Israel berkali-kali melanggar perjanjian, termasuk melancarkan banyak pembunuhan terarah. "Selain itu, Israel masih menduduki lima pos di dalam wilayah Lebanon, yang tentu memberi Hizbullah legitimasi besar," kata Abbass.
Israel bersikeras tumpas Hizbullah
Walau begitu, pendapat warga Lebanon sendiri terbelah soal perlucutan senjata Hizbullah. Seorang perempuan, yang tak ingin disebutkan namanya, mengatakan dia menolak perlucutan, dengan alasan agresi militer Israel.
"Karena itu saya menolak perlucutan Hizbullah. Tentara reguler Lebanon tidak punya cukup kemampuan untuk mempertahankan wilayah negara."
Warga lain menuntut hal yang lebih mendesak: "Negara ini bangkrut dan hancur. Perlucutan senjata harus dilakukan setelah rekonstruksi – bukan di awal."
Seorang warga Lebanon lainnya merujuk pada situasi di selatan, yang sejak puluhan tahun berada di bawah tekanan Israel. "Karena itu mereka merasa lebih aman jika Hizbullah masih bersenjata."
Namun dia pribadi mendukung perlucutan, karena "dengan begitu Israel tidak punya alasan lagi untuk memulai perang baru."
Israel sendiri menegaskan, operasi militer terhadap Hizbullah sejak musim gugur 2023 dipicu serangan roket Hizbullah. Tembakan salvo dari selatan Lebanon muncul sebagai reaksi atas perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza. Setelah gencatan senjata pun, Hizbullah masih menyerang wilayah Israel.
Penguatan struktur negara
"Dalam situasi saat ini, Lebanon harus memperkuat kewenangan negara di semua lini," kata Merin Abbass. "Strategi kedaulatan yang kredibel harus dimulai dari titik terlemah Lebanon: legitimasi dan kapasitas. Hal ini mencakup reformasi politik menuju sistem sekuler, pemulihan kedaulatan fiskal dan berkurangnya ketergantungan pada pendanaan asing, serta pemulihan peran negara sebagai penyedia utama layanan dasar."
Namun, Abbass mewanti-wanti terhadap sulitnya situasi, khususnya pada aspek militer. Hingga kini, tentara Lebanon dinilai masih lebih lemah dibandingkan Hizbullah.
"Karena itu kehadiran pasukan pengamat PBB (UNIFIL) di Lebanon selatan tetap sangat penting," katanya, merujuk pada pembahasan tentang perpanjangan mandat UNIFIL. "Tentara Lebanon tidak akan mampu menjalankan tugas itu sendirian. Mereka akan kewalahan."
Hal itu bisa membuat Israel sewaktu-waktu kembali masuk ke Lebanon selatan jika merasa kepentingannya terancam oleh aktivitas Hizbullah.
Di sisi lain, Hizbullah sendiri sudah menegaskan belum siap untuk meletakkan senjata.
"Lebanon memiliki masalah mendasar," kata analis Ronnie Chatah, yakni perpecahan sektarian yang kuat, disertai pola pikir berbasis kelompok. "Masalah ini akan terus berlangsung. Dan akan terus melemahkan negara."
Meski begitu, Hizbullah harus berkembang menjadi partai politik murni, lanjutnya. Jika tidak, risiko serangan Israel maupun perpecahan baru di masyarakat akan tetap ada – "dengan kualitas yang belum pernah kita kenal sebelumnya."
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Agus Setiawan
Lihat juga Video 'Hizbullah Ancam Bakal Serang Israel Jika Perang Lebanon Berlanjut':
(nvc/nvc)