Presiden AS Donald Trump kembali mempertegas sikap kerasnya terhadap BRICS, aliansi negara-negara berkembang dengan ekonomi besar seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ia memperingatkan bahwa dorongan kelompok ini untuk melemahkan dominasi dolar AS mengancam supremasi ekonomi Amerika.
Bertepatan dengan pertemuan tahunan para pemimpin BRICS di Rio de Janeiro, Trump pada Minggu (05/7) bersumpah akan memberlakukan tambahan tarif sebesar 10 persen terhadap negara manapun yang mendukung kebijakan "anti-Amerika" dari blok tersebut. Ancaman itu menambah tekanan di tengah tarif-tarif lain yang sudah diterapkan atau masih direncanakan.
Penangguhan tarif selama 90 hari yang diberlakukan pemerintahan Trump akan berakhir pada Rabu (9/7). Menurut Gedung Putih, surat pemberitahuan soal tarif impor baru sudah dikirim ke puluhan negara.
Ancaman terbaru Trump memang lebih kecil dibanding ancaman tarif 100 persen yang ia lontarkan pada Januari lalu terhadap negara-negara yang ia anggap "bermain-main dengan dolar". Namun ia tetap bersikeras bahwa posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia harus dipertahankan.
Dalam satu dekade terakhir, BRICS telah tumbuh dari empat menjadi sepuluh anggota, termasuk Indonesia yang bergabung pada Januari. Arab Saudi juga tercantum sebagai anggota, meskipun hingga kini belum secara resmi mengonfirmasi statusnya. BRICS juga memiliki sembilan negara mitra, dan puluhan negara lainnya berada dalam antrean untuk masuk.
Blok ini sering disebut sebagai alternatif G7 versi Cina, dan kini mencakup seperempat ekonomi global serta hampir separuh populasi dunia.
"Trump memang punya alasan untuk khawatir," kata Alicia Garcia-Herrero, peneliti senior di lembaga think tank Bruegel yang berbasis di Brussel, kepada DW. "BRICS jelas membawa semangat anti-Barat. Salah satu mantranya adalah mengubah tatanan global yang ada."
Diversifikasi dari dolar, tapi belum ada pengganti yang nyata
Dalam beberapa waktu terakhir, BRICS semakin gencar mendorong perdagangan antaranggota menggunakan mata uang lokal, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada dolar.
Setelah terkena sanksi dan tarif dari Barat, Rusia dan Cina memimpin gerakan yang disebut dedolarisasi. Keduanya telah menyelesaikan sejumlah transaksi energi menggunakan rubel dan yuan. Sementara itu, India sejak 2023 membayar minyak murah dari Rusia dalam yuan, rubel, bahkan dirham dari Uni Emirat Arab.
Rencana besar seperti penciptaan mata uang bersama yang didukung emas (dijuluki "Unit") sejauh ini mandek karena perpecahan internal antaranggota utama. India menolak gagasan tersebut karena khawatir terhadap dominasi yuan milik Cina. Brasil, yang akan menjadi tuan rumah KTT BRICS pada 2025, juga lebih memilih mendorong perdagangan dalam mata uang lokal ketimbang membentuk mata uang bersama.
"India bersama Brasil mencoba menyeimbangkan narasi anti-Barat dari BRICS yang saat ini didominasi Cina dan Rusia," ujar Garcia-Herrero, yang juga menjabat Kepala Ekonom Asia Pasifik di bank investasi Prancis, Natixis.
Situs resmi BRICS mencatat bahwa dari total perdagangan global senilai sekitar 33 triliun dolar AS (sekitar Rp537,9 kuadriliun) pada 2024, hanya sekitar 3 persen atau 1 triliun dolar (sekitar Rp16,3 kuadriliun) yang berasal dari perdagangan antar-anggota BRICS.
"Mayoritas perdagangan dunia masih diselesaikan menggunakan dolar dan mata uang utama lainnya," kata ekonom Herbert Poenisch kepada DW. "Butuh waktu dan kerja keras untuk menggulingkan dominasi itu."
Dolar AS masih digunakan dalam 90 persen transaksi global dan menyumbang 59 persen dari cadangan devisa dunia. Karena itu, sejumlah ekonom menilai dedolarisasi masih merupakan ancaman jangka panjang yang belum terlalu mendesak.
Mereka percaya bahwa setiap alternatif dari BRICS akan terganjal oleh kontrol modal terhadap yuan, volatilitas rubel, dan keraguan sejumlah anggota untuk benar-benar meninggalkan dolar.
BRICS tumbuh cepat tapi belum menghasilkan capaian berarti
Dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, serta makin dekatnya negara-negara mitra baru seperti Aljazair dan Malaysia, BRICS jelas sedang berada dalam fase ekspansi cepat.
Banyak negara tertarik bergabung karena alasan praktis: mereka ingin dunia yang lebih multipolar dan tidak sepenuhnya dikuasai negara-negara Barat. BRICS dianggap bisa memperkuat posisi negara-negara Belahan Bumi Selatan (Global South) di kancah internasional.
Negara-negara yang khawatir terkena sanksi Barat seperti Iran dan Rusia berharap BRICS dapat membantu melindungi perekonomian mereka lewat BRICS Pay dan BRICS Bridge, dua sistem yang dirancang sebagai alternatif sistem pembayaran Barat seperti SWIFT.
Sementara itu, negara-negara seperti Ethiopia dan Mesir berharap mendapat akses pembiayaan pembangunan tanpa syarat politik yang biasa melekat dalam bantuan dari negara Barat. Namun, ancaman terbaru dari Trump bisa membuat mereka berpikir ulang.
"Sekarang, bergabung dengan BRICS jadi punya konsekuensi," kata Garcia-Herrero kepada DW. "Itu bisa membuat sebagian negara, terutama yang berpendapatan rendah, jadi ragu."
Meski jumlah anggota meningkat dan janji-janji ambisius terus diumbar, BRICS masih kesulitan mewujudkan agenda-agenda besarnya. Blok ini tidak memiliki struktur kelembagaan yang solid dan masih terbelah oleh konflik geopolitik internal, terutama antara India dan Cina.
Upaya membangun institusi keuangan tandingan juga masih berjalan hati-hati dan dalam skala terbatas. New Development Bank (NDB), yang disebut sebagai penantang Bank Dunia, sejauh ini baru menyetujui pinjaman sebesar 39 miliar dolar (sekitar Rp635,7 triliun). Sebagai perbandingan, Bank Dunia telah menggelontorkan pinjaman lebih dari 1 triliun dolar (sekitar Rp16,3 kuadriliun).
Para pemimpin BRICS mulai menyadari bahwa memperluas keanggotaan tidak otomatis memperluas pengaruh. Tanpa visi strategis yang jelas, koordinasi yang lebih erat, dan solusi yang nyata, sejumlah pengamat menilai BRICS berisiko menjadi sekadar klub simbolik daripada kekuatan yang mampu mengubah sistem global.
"Trump seharusnya belum perlu terlalu khawatir," ujar Poenisch. "BRICS masih dalam tahap awal, dan menjembatani berbagai perbedaan prioritas di antara para anggotanya akan sangat sulit."
Perbedaan ideologis sulit dijembatani
Meskipun terdapat banyak perbedaan, para pemimpin BRICS tetap mengambil sikap tegas terhadap kebijakan tarif Trump saat pertemuan di Brasil. Dalam deklarasi yang dirilis pada Senin 07/6), para pemimpin mengecam sanksi sepihak dan tarif proteksionis meski tidak menyebut nama Trump secara langsung. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan semacam itu "mendistorsi perdagangan global" dan melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Awalnya hanya forum ekonomi, agenda BRICS kini juga mencakup isu-isu seperti tata kelola kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dan kesehatan global. Mereka juga mengecam konflik-konflik bersenjata.
Deklarasi tersebut menyebut serangan terhadap Iran bulan lalu sebagai "pelanggaran hukum internasional", tanpa menyebut AS atau Israel. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mengecam penggunaan "kelaparan sebagai senjata" di Gaza.
Deklarasi itu tidak mengkritik Rusia secara langsung namun mencerminkan kehati-hatian karena Rusia adalah anggota penuh. Namun, mereka mengecam serangan Ukraina terhadap infrastruktur di wilayah Rusia dan menyerukan "penyelesaian damai yang berkelanjutan".
Para pemimpin BRICS juga kembali menyatakan komitmen mereka terhadap multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, serta reformasi Dewan Keamanan PBB, termasuk dukungan agar Brasil, India, dan satu negara Afrika mendapat kursi tetap.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
Editor: Prhardani Purba dan Rahka Susanto
Simak Video 'Ancaman Tambahan Tarif 10% dari Trump untuk Anggota BRICS':
(ita/ita)