PDIP memberikan catatan pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyebutkan polemik ijazah Gibran menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo.
"PDI Perjuangan juga mencatat bahwa Presiden Prabowo memiliki suatu beban. Terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menemukan bagaimana saudara wakil presiden ternyata tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden saat itu melalui suatu proses intervensi kekuasaan," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
"Sehingga Mahkamah Konstitusi menemukan tidak adanya bukti-bukti adanya ijazah SMA," tambahnya.
Menurut dia, polemik ijazah Gibran berkaitan dengan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi yang disebutnya telah cawe-cawe dengan putusan MK Nomor 90. "Sehingga ini membangkitkan memori kolektif dari rakyat tentang penggunaan kekuasaan dari Presiden Jokowi melalui akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi yang mendesain Keputusan MK Nomor 90," ungkapnya.
Hasto menyampaikan, hal ini menjadi persoalan etika, moral, dan juga tanggung jawab seorang pejabat publik. Menurut dia, polemik ijazah Gibran menjadi beban bagi Prabowo karena berkaitan dengan legitimasi seorang wapres.
"Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka," tuturnya.
Hasto menyampaikan, negara menjunjung tinggi etika, membangun peradaban politik. Dia meyakini Prabowo akan menerima aspirasi baik dari masyarakat mengenai polemik Gibran.
"Karena Presiden Prabowo juga tidak ingin adanya beban dalam pemerintahannya apalagi dikaitkan dengan persoalan etika, moral, dan keteladanan seorang pemimpin. Apalagi suara-suara kritis ini sekarang makin kuat," tutupnya.
(dvp/fca)