Partai Gerindra mengkritik rapor dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Gerindra menilai rapor tersebut berisi tuduhan yang tidak disertai bukti.
"Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima. Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum. Jika memang pemerintahan ini otoriter, tidak mungkin rilis CELIOS ini bisa beredar dalam wacana publik kita," ujar Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).
Sugiat menilai penggunaan hasil survei dan rapor yang disusun 'Kabinet Bayangan' sebagai tolok ukur utama justru mengalihkan perhatian dari kerja keras pemerintah yang setiap hari turun langsung untuk menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.
"Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat," sebutnya.
Menurut Sugiat, kritik terhadap gaya komunikasi dan ketegasan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa sebagian pihak belum terbiasa dengan pemimpin yang berbicara dan bertindak apa adanya demi kepentingan negara.
Ketulusan Prabowo dapat dilihat dari keberaniannya mengambil risiko politik yang besar untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," tegasnya.
Sugiat menilai penggunaan dinamika perubahan atau pergeseran posisi menteri sebagai alat untuk mendiskreditkan Presiden merupakan bentuk pengabaian terhadap hak prerogatif kepala negara dalam memastikan pemerintahan berjalan efektif.
"Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar," ungkapnya.
Sugiat juga menyoroti kritik terhadap kebijakan pertahanan Presiden Prabowo.
"Mencap kebijakan pertahanan dan pelibatan strategis Presiden Prabowo sebagai langkah yang keliru justru menunjukkan ketidakpahaman para pengamat atas pentingnya membangun postur pertahanan yang disegani di kawasan. Di bawah visi besar Presiden Prabowo, sektor pertahanan dan kemandirian alutsista diletakkan sebagai fondasi utama agar bangsa Indonesia tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing mana pun," imbuhnya.
Menurut Sugiat, penilaian subjektif yang dimuat dalam laporan tersebut menggunakan format skoring yang lebih mencerminkan opini kelompok tertentu alih-alih ukuran objektif kinerja birokrasi. Presiden Prabowo disebut melakukan evaluasi berbasis kebutuhan riil negara, bukan berdasarkan desakan politik pihak luar yang ingin mendiskreditkan kabinet.
"Laporan CELIOS merekomendasikan penggantian indikator ekonomi konvensional dengan happiness index dan planetary boundary. Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari," ungkapnya.
Sugiat memastikan pemerintah tetap berpegang pada indikator pembangunan yang terukur secara komprehensif, memadukan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat.
"Laporan CELIOS menuntut penerapan pajak kekayaan 1-2% bagi orang super kaya dengan asumsi bisa menambah penerimaan hingga Rp142,2 triliun. Menarik pajak tambahan secara ekstrem di tengah transisi ekonomi justru berisiko memicu pelarian modal (capital flight) dan mematikan gairah investasi domestik yang sedang dibangun pemerintah untuk membuka lapangan kerja," jelasnya.
Sugiat juga menyoroti upaya pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara melalui pajak dan hilirisasi industri.
"Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara secara sehat, bukan dengan kebijakan gegabah yang menakutkan para investor," tambahnya.
Laporan CELIOS juga menyoroti pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menurut Sugiat, menilai KDMP sebagai beban justru memperlihatkan ketidakpahaman para pengamat terhadap esensi penguatan ekonomi desa. Hal ini dikarenakan kemandirian finansial akar rumput harus dimulai dari penguatan kelembagaan ekonomi lokal, bukan dibiarkan jalan di tempat.
"Laporan juga menyoroti penegakan hukum dan RUU Perampasan Aset yang dianggap membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Menuduh langkah penegakan hukum pemerintah bermuatan politis adalah bentuk kepanikan pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu oleh bersih-bersih aparatur negara yang sedang gencar dilakukan tanpa pandang bulu," tuturnya.
Laporan tersebut menjelaskan 96% responden menilai penanganan karhutla tidak efektif dan mengklaim kerugian hingga Rp123,1 triliun.
Menurut Sugiat, menuding pemerintah gagal total dalam penanganan karhutla adalah klaim yang mengabaikan kerja keras di lapangan, di mana ribuan aparat, teknologi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum tegas terhadap korporasi perusak lingkungan langsung dikerahkan secara masif.
Sugiat menilai tudingan bahwa pemerintah gagal total menangani karhutla adalah klaim yang mengabaikan kerja keras di lapangan. Ia menyebut pemerintah telah mengerahkan ribuan aparat, teknologi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum tegas terhadap korporasi perusak lingkungan.
Laporan CELIOS juga menyoroti beban bunga utang mencapai Rp599,4 triliun yang diklaim melampaui belanja kesehatan sebesar Rp247,3 triliun.
Sugiat menjelaskan bahwa membandingkan beban bunga utang secara sempit dengan anggaran kesehatan adalah cara pandang yang gagal paham terhadap struktur pembiayaan makroekonomi jangka panjang demi pembangunan infrastruktur strategis.
"Pemenuhan gizi anak sekolah adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tidak mungkin kita mencetak generasi cerdas dan berdaya saing global jika anak-anak bangsa masih mengalami masalah gizi dan kesehatan di usia pertumbuhan," ungkapnya.
Sugiat menilai kritik CELIOS terhadap kunjungan luar negeri Presiden tidak bermanfaat. Menurutnya, diplomasi tingkat tinggi adalah kunci utama untuk membuka pintu investasi global dan mengamankan pasokan strategis bagi kepentingan rakyat Indonesia.
"Sangat disayangkan jika dinamika penyesuaian kebijakan ekonomi transisi ini digiring oleh pihak tertentu seolah-olah membuat seluruh rakyat stres, padahal mayoritas masyarakat tetap optimistis menatap masa depan. Pemerintah sangat memahami beban hidup masyarakat, dan justru karena itulah berbagai program perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran, serta penciptaan lapangan kerja terus digenjot setiap hari," ucapnya.
Menurut Sugiat, mempersoalkan penempatan figur militer di lingkaran istana secara berlebihan justru mengabaikan hak prerogatif Presiden dalam membangun sistem manajemen kabinet yang cepat, disiplin, dan responsif terhadap dinamika krisis.
"Survei CELIOS yang dirancang secara artifisial oleh kelompok tertentu tidak bisa menghapus fakta dari kerja nyata yang dirasakan masyarakat di akar rumput. Bagaimana mungkin kinerja dua tahun pemerintah diadili oleh Kabinet Bayangan, sementara program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di sekolah," ucapnya.
Sugiat turut menanggapi kritikan CELIOS terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ketika laporan CELIOS terang-terangan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan, pertanyaannya sederhana untuk rakyat: Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?," pungkasnya.
Di akhir, Sugiat menyebut ketegasan dan kedisiplinan kepemimpinan Presiden Prabowo kerap dicap miring sebagai militeristik, padahal kecepatan gerak dan ketegasan itu justru yang dibutuhkan rakyat saat negara menghadapi krisis pangan dan bencana.
Simak Video "Video Kelakar Menteri Pigai di DPR: Saya Gerindra tapi Tak Punya KTA"
(ega/ega)