Pemerintah mendorong perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Program ini ditargetkan mulai digunakan dalam penyaluran bansos pada awal 2027, sekaligus menjadi sarana pemutakhiran data dan penilaian kelayakan penerima bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Perlinsos Digital dirancang untuk membuka akses pendaftaran bagi masyarakat seluas-luasnya, sedangkan proses verifikasi dan penilaian kelayakan dilakukan oleh sistem.
"Pintu pendaftaran terbuka bagi siapa pun, sistem yang menilai kelayakan. Perlinsos Digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Gedung Aneka Bhakti, Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).
Menurut Gus Ipul, Perlinsos Digital memiliki tiga tujuan utama, yakni registrasi ulang penerima bansos, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penyederhanaan proses melalui teknologi. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah terbuka terhadap data dinamis dan menghadirkan teknologi berkeadilan.
Pemerintah menargetkan sebanyak 48 juta keluarga terdaftar dalam Perlinsos Digital. Hingga saat ini, lebih dari 5,6 juta keluarga telah melakukan pendaftaran dengan dukungan lebih dari 289 ribu Agen Perlinsos.
"Target kita adalah 50 persen penduduk atau sekitar 48 juta keluarga terdaftar Perlinsos Digital," katanya.
Gus Ipul mengakui perluasan pendaftaran Perlinsos menghadapi tantangan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital. Kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas, serta warga di daerah terpencil menjadi kelompok yang berisiko tertinggal dalam proses pendataan.
"Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata," tegasnya.
Karena itu, pemerintah mendorong perluasan Agen Perlinsos melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini mengajak institusi pemerintah dan masyarakat untuk gotong royong membantu warga terdekat melakukan registrasi ulang bansos.
"Kami di bawah arahan Pak Luhut, membuat satu Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Dimulai dari yang dekat. Yang dekat tidak boleh terlewat," ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan jika setiap agen rata-rata membantu mendaftarkan 30 keluarga, maka dibutuhkan sekitar 2,4 juta agen untuk menjangkau target 48 juta keluarga. Jumlah tersebut hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan jumlah agen yang tersedia saat ini.
"Jadi kuncinya satu, perluasan Agen Perlinsos," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pendaftaran Perlinsos Digital.
"Target kita 48 juta keluarga harus terdaftar. Ini menjangkau 50 persen populasi nasional. Jadi, (target) kita sekarang pengen dapat 500 ribu keluarga per hari (terdaftar)," jelasnya.
Luhut mengajak semua elemen untuk bekerja sama dan gotong royong guna menyukseskan Perlinsos Digital.
"Semua harus satu padu. Ini akan menunjukkan keadilan dan kebersamaan republik ini. Kita singkirkan perbedaan dan konsentrasi di sini. Karena ini merupakan basis luar biasa, dan game changer untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira sukses besar dari pemerintahan ini, kalau ini bisa kita tuntaskan," katanya.
Pemerintah menyiapkan Perlinsos Digital sebagai sarana registrasi calon penerima bantuan sosial tahun 2027, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Masyarakat dapat mendaftar melalui perlinsos.kemensos.go.id dan menjalani proses verifikasi serta penilaian kelayakan sesuai ketentuan.
Registrasi tidak otomatis langsung menjamin seseorang akan menerima bansos. Hal ini karena penetapan penerima bergantung pada hasil verifikasi data dan persyaratan yang berlaku.
Melalui Perlinsos Digital, pemerintah juga mendorong pemutakhiran DTSEN agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Pada akhir 2026, pemerintah menargetkan jumlah pendaftar mencapai 50 juta. Target ini dapat dicapai melalui gotong royong, perluasan sosialisasi, dan pelibatan instansi pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, pemerintah menggandeng pendamping PKH, pengurus RT/RW, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berpartisipasi melalui gerakan #PeduliTetangga dengan menjadi Agen Perlinsos. Mereka dapat membantu warga yang kesulitan melakukan registrasi secara mandiri, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi. Pendaftar perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, nomor meter listrik PLN, serta mengikuti proses verifikasi wajah.
Sebagai tambahan, RTM turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Sutanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi.
Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta para jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama berbagai kementerian/lembaga.
(akd/ega)