.webp)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi Mabes Polri hari ini. Kedatangan tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan perluasan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital kepada jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.
Gus Ipul dan Luhut datang langsung dari kantor Kementerian Sosial usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027. Pertemuan tersebut melanjutkan pembahasan dengan memperluas keterlibatan jajaran kepolisian sebagai salah satu jejaring yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambut kunjungan tersebut bersama jajaran Mabes Polri beserta jajaran 36 Polda, 513 Polres, dan 5.069 Polsek dari seluruh Indonesia via Zoom. Keterlibatan seluruh jajaran kepolisian ini dilakukan agar pemahaman terkait Agen Perlinsos dapat segera diimplementasikan di seluruh wilayah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami hari ini mengumpulkan para rekan pejabat utama dan seluruh jajaran untuk bisa segera menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden berkait dengan koordinasi dan sosialisasi Agen Perlinsos," ujar Listyo Sigit dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).
Selanjutnya, Gus Ipul menjelaskan Perlinsos Digital menjadi bagian dari transformasi pengelolaan perlindungan sosial pemerintah. Sistem tersebut diarahkan untuk membuka akses pendaftaran kepada masyarakat, memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus menyederhanakan prosesnya melalui teknologi.
"Perlinsos Digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas," tutur Gus Ipul.
Salah satu implementasinya adalah registrasi ulang penerima bansos untuk penyaluran pada 2027, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Namun, perluasan Perlinsos menghadapi tantangan karena tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi digital.
Sejumlah kelompok masyarakat seperti lansia, penyandang disabilitas, hingga warga di daerah terpencil berisiko tertinggal dalam mengakses program bantuan sosial. Kendala tersebut dipicu oleh minimnya pemahaman cara mendaftar secara mandiri hingga rasa tidak percaya diri warga dalam melakukan proses registrasi digital.
"Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata," tegas Gus Ipul.
Oleh karena itu, pemerintah memperluas jangkauan Agen Perlinsos melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Saat ini, program Perlinsos Digital telah mencatat lebih dari 5,6 juta keluarga terdaftar dengan dukungan 289 ribu agen yang akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 48 juta keluarga.
"Dimulai dari yang dekat, yang dekat tidak boleh terlewat," ujar Gus Ipul.
Gerakan tersebut melibatkan unsur yang sehari-hari berada dekat dengan masyarakat, mulai dari ASN, pemerintah daerah, pendamping desa, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana, jajaran Kementerian Agama, hingga TNI dan Polri.
Di lingkungan kepolisian, Gus Ipul menilai keberadaan Bhabinkamtibmas yang memiliki jaringan hingga desa dan kelurahan sangat penting untuk mendukung Perlinsos. Ia mengapresiasi jajaran Polri yang telah mulai bergerak membantu masyarakat mengakses Perlinsos.
"Terima kasih kepada Pak Kapolri dan jajaran yang selama ini telah mendampingi Kementerian Sosial. Dan bahkan dalam rangka memperluas Agen Perlinsos, Pak Kapolri sudah bergerak, jajaran Kapolri sudah bergerak di desa-desa lewat Bhabinkamtibmas," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan Agen Perlinsos berperan membantu masyarakat melakukan pendaftaran, bukan menentukan seseorang layak atau tidak layak menerima bansos. Agen juga bekerja secara sukarela dan tidak diperbolehkan memungut biaya.
"Perlu kami tegaskan, agen hanya membantu mendaftar, sistem yang akan menentukan kelayakan. Dan dengan begitu, pensasaran tetap objektif dan berkeadilan. Sebagai Agen Perlinsos, ini relawan, tidak ada bayaran, dan tidak boleh memungut bayaran," tegasnya.
Luhut menekankan besarnya potensi Polri dalam memperluas jangkauan Perlinsos. Menurutnya, kekuatan kepolisian terletak pada struktur yang berjenjang hingga tingkat bawah, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan kawasan yang membutuhkan pendampingan.
"Saya berharap banyak sekali dengan Polri. Dan saya berharap karena saya lihat, sistem polisi ini sudah berjenjang sampai ke bawah. Jadi saya mohon nanti, tolong instruksi Pak Kapolri, agar ini membawa keadilan, kebersamaan sampai daerah-daerah terpencil," tutur Luhut.
Luhut juga meminta keterlibatan Polri tidak berhenti di tingkat pusat. Jaringan kepolisian dari Polda, Polres hingga Bhabinkamtibmas dapat digerakkan untuk membantu masyarakat yang selama ini sulit dijangkau.
"Jadi saya titip pada Pak Kapolri dan teman-teman, Kapolda sampai kepada Kapolres, Bhabinkamtibmas, ya tolong diturunkan," ungkapnya.
Menurut Luhut, perluasan Perlinsos membutuhkan kerja dalam skala besar dan tidak dapat bertumpu pada satu kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, pemerintah turut menggerakkan berbagai institusi yang memiliki jejaring langsung di tengah masyarakat.
"Ini gerakan masif. Dan saya mohon sekali lagi, Polri menurut saya, ini dengan Anda hadir di bawah dan pergi tadi, rakyat juga pasti senang. Anda melindungi haknya mereka," pungkasnya.
Pemerintah menyiapkan Perlinsos Digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial sekaligus memperbarui DTSEN. Masyarakat dapat melakukan registrasi melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan NIK pada KTP, nomor meter PLN, serta mengikuti verifikasi wajah untuk bansos 2027.
Registrasi tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos. Data yang masuk tetap melalui proses verifikasi, pemadanan, dan penilaian kelayakan sesuai ketentuan program. Jika tahapan berjalan sesuai target, pemerintah menyiapkan penggunaan Perlinsos Digital dalam penyaluran bansos mulai awal 2027.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto.
Selain itu, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Yuda Gustawan, Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Tubagus Nugraha, serta Tenaga Ahli Utama DEN Rahmat Danu Andika juga hadir dalam pertemuan tersebut.
