.webp)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengatakan pelaksanaan pendidikan gratis mulai jenjang SD hingga perguruan tinggi kemungkinan baru bisa terealisasi pada 2028. Dia mengatakan ini pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan anggaran untuk program tersebut.
Said mengatakan kebutuhan anggaran sementara untuk pendidikan gratis SD, SMP, dan SMA mencapai sekitar Rp 210 triliun. Sementara kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan Rp 92 triliun.
"Yang pertama di Badan Anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp 5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah sekarang baru kita mapping berapa kebutuhan untuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi," kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said mengatakan program pendidikan gratis tersebut akan dilakukan secara bertahap. Dia menilai penerapan bertahap diperlukan agar persiapan dan tata kelola anggaran bisa dilakukan dengan matang.
"Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp 210 triliun kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir Rp 302 triliun. Nah kita coba pilot project Rp 5 triliun dulu sekarang ini kemampuannya. Tapi insya Allah di 2028 akan menjadi kenyataan," jelasnya.
Dia pun menyampaikan jika program tersebut diprediksi baru bisa dilaksanakan pada 2028. Dia mencontohkan pada 2028 cakupan program bisa dimulai sekitar 60%-75%.
"(Baru bisa terealisasi) 2028, Insyaallah. Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap, yang paling ideal," kata Said.
"Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola. Katakanlah di 2028 60% 75% dulu baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100%. Saya ingin mencoba realistis," sambungnya.
Said menambahkan perubahan dalam penyusunan APBN juga perlu memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait tenaga pendidik.
"Karena juga ada permintaan bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk menghitung anggaran program pendidikan perguruan tinggi negeri (PTN) gratis. Tim tersebut akan dipimpin Menko PMK Pratikno.
"Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat: Pak Mensesneg, Pak Menag, dan lain-lainnya ya, Menteri Keuangan tentu juga," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Tim tersebut akan segera bekerja dengan harapan 1 bulan ke depan sudah ada hasil perhitungan anggaran. Selanjutnya, hasil tersebut akan dilaporkan ke Prabowo untuk ditentukan langkah dan tahapan selanjutnya.
Simak juga Video: Kemendiktisaintek Ungkap Butuh Rp93,7 T untuk Gratiskan Biaya Kuliah di PTN
