.webp)
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai usulan Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia agar pileg digelar lebih dulu kemudian dilanjutkan pilpres, layak dikaji. Said mengatakan pemisahan tersebut bisa memberi ruang bagi masyarakat untuk lebih mengenal calon legislatif.
"Usulan tersebut perlu dikaji dan memang perlu dipikirkan secara matang," kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, pemisahan pileg dan pilpres juga dapat membuat masyarakat lebih mengetahui calon yang akan dipilih. Dia menilai pemilih selama ini kesulitan mengenal calon legislatif karena perhatian publik tersedot pada pilpres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya rakyat benar-benar tahu calonnya. Jangan milih kucing dalam karung. Selama ini kesulitan betul kami. Karena, karena hampir-hampir caleg, calon legislatif itu setengah mati semuanya karena semua pikiran, tenaga, pikiran semuanya kepada pilpres," ujarnya.
Said mengatakan gagasan pemisahan pileg dan pilpres berkembang di DPR usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keserentakan pemilu. Dalam skema tersebut, pileg untuk DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digelar terlebih dahulu, kemudian pilpres.
"Ada keputusan MK tentang keserentakan. Keputusan pertama dulu itu keserentakan pilkada. Serentaklah pilkada kita, itu final dan binding. Muncul lagi final dan binding juga. Keserentakan lagi. Walaupun MK memberikan keleluasaan tafsir, yaitu rekayasa konstitusional," ujarnya.
"Oleh karenanya, yang berkembang di DPR, di fraksi-fraksi, pemilu itu pileg, DPR RI, DPD, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, satu rezim tersendiri. Habis itu baru pilpres," sambung dia.
Ketua Banggar DPR ini menilai selama ini kontestasi pilpres membuat pemilu legislatif kurang mendapat perhatian. Said mengatakan masyarakat lebih banyak fokus pada kandidat capres-cawapres.
"Karena apa? Memang disadari dalam setiap kontestasi pilpres, pileg itu hampir tenggelam. Yang dominan selalu pilpres. Yang dibaca rakyat selalu pilpres. Padahal coattail effect-nya juga nggak ada. Kecuali jas presiden aja calonnya, yang pakai jas. Ke partai politik hampir tidak ada," ungkap Said.
"Karena apa? Oleh karenanya, kemudian muncul, berkembang pikiran, sudahlah pileg sendiri, setelah pileg baru pilpres. Dasarnya pilpres dari pileg yang baru dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan tadi gitu loh," imbuh dia.
Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pilkada sebaiknya digelar secara terpisah. Doli mengusulkan pileg digelar lebih dulu dan hasilnya menjadi tiket pencalonan pilpres.
Doli mengatakan usulan tersebut telah disampaikan sejak awal pembahasan mengenai keserentakan pemilu. Menurut dia, masing-masing jenis pemilu sebaiknya memiliki waktu pelaksanaan sendiri.
"Mengenai keserentakan pemilu, kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli kepada wartawan, Selasa (22/9).
Doli mengatakan ada sejumlah alasan di balik usulan tersebut. Salah satunya, menurut dia, agar masyarakat bisa lebih fokus menentukan pilihannya pada setiap jenis pemilihan.
Tonton juga video "Bukan Karena Temui Jokowi, Ini Alasan Kader PDIP Surabaya Dipecat"
(amw/dwr)
