Baintelkam Polri memperkuat ekosistem digital tata kelola layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) agar terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan agar pelayanan bisa dilakukan secara efisien, transparan, serta terhubung antar-instansi.
Hal tersebut ditegaskan dalam Focus Group Discussion bertajuk 'Transformasi Ekosistem Tata Kelola Layanan SKCK Terintegrasi dalam Mendukung Integrasi Pelayanan Publik Menuju Indonesia Emas 2045' yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2026).
Analis Intelijen Tingkat III Baintelkam Polri, Kombes M. Sandy Hermawan, menyebut pelayanan publik tidak lagi cukup hanya mengandalkan digitalisasi secara terpisah. Keberhasilan layanan publik, kata dia, adalah keterhubungan antarsistem.
"Transformasi pelayanan publik tidak lagi cukup hanya dengan digitalisasi. Yang dibutuhkan adalah keterhubungan," kata Sandi.
"SKCK adalah salah satu titik temu yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat untuk bekerja, bersekolah, dan bepergian ke luar negeri, serta juga bersinggungan dengan banyak institusi," lanjutnya.
Melalui integrasi sistem layanan SKCK secara digital, Polri menekankan bahwa inovasi ini bukan sekadar pembangunan aplikasi baru, melainkan pembenahan tata kelola menyeluruh.
"Proyek perubahan ini bukan proyek aplikasi semata.Integrasi tidak dibangun oleh satu institusi. Integrasi harus dibangun bersama. Semoga kolaborasi hari ini menjadi langkah awal menuju layanan SKCK yang lebih baik bagi masyarakat, aman, dan terverifikasi dengan baik," tutur Sandy.
(ond/fca)