Sengketa kepemilikan TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), belum selesai. Sengketa itu melibatkan Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.
Polemik yayasan dengan UIN Jakarta ini sempat mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) di TKIP dan SDIP. Orang tua (ortu) murid berharap tak ada lagi polemik yang bersifat kontak fisik seperti yang terjadi pada 22 Agustus lalu.
"Itu juga harapan besar kami semua sebagai orang tua. Sejujurnya kami nggak terlalu pusing siapa yang menang secara hukum nanti, baik pihak yayasan atau UIN, yang paling penting itu penyelesaiannya jangan lagi pakai cara-cara kekerasan atau intimidasi kayak kemarin," kata perwakilan ortu murid SDIP Pamulang, Cindy Melody, Rabu (2/9/2026).
Sengketa ini dipicu saling klaim kepemilikan TKIP dan SDIP antara yayasan dan UIN Jakarta. Aksi saling klaim yang diwarnai kontak fisik ini juga terjadi pada 4 Juni lalu.
Cindy mengatakan saat itu murid di SDIP sedang ujian dan datang massa dalam jumlah besar ke sekolah hingga terjadi saling dorong sampai pagar sekolah roboh. Ortu tak ingin psikologis para siswa terganggu karena konflik fisik antara pihak yayasan dengan UIN Jakarta.
"Karena yang kena dampak langsung ya anak-anak. Mereka nggak ngerti apa-apa soal sengketa lahan atau status aset negara, yang mereka tahu cuma sekolah mereka tiba-tiba jadi tempat yang menakutkan. Itu yang susah dipulihkan cepat," ungkapnya.
Pihak orang tua murid (OTM) ingin sekolah menjadi ruang aman bagi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM). Mereka mendorong kedua pihak menyelesaikan sengketa yang tak berimbas buruk ke perkembangan intelektual dan psikologi para peserta didik.
"Makanya kami dari OTM juga terus dorong supaya kedua pihak duduk bareng dan selesaikan ini lewat jalur yang elegan, melalui jalur hukum formal, asal jangan sampai bawa massa non-aparat lagi ke lingkungan sekolah," harapnya.
Pihak ortu murid, YSH, dan YSH yang dibentuk UIN Jakarta sempat mengadakan pertemuan pada Senin (24/8). Pada pertemuan itu disepakati jaminan KBM berjalan lancar hingga soal tak ada lagi perbuatan melanggar hukum di lingkungan sekolah.
(jbr/dhn)